Nusawarta.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.
Menurut Jimly, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya berada di tangan presiden.
Hal itu disampaikan Jimly saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam diskusi publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, polemik mengenai asal-usul calon wakil presiden muncul akibat perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik pengusung. Namun, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam konstitusi.
Baca Juga : Prabowo Beri Waktu Sepekan, Parpol Koalisi Diminta Bahas Calon Wakil Presiden
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden–dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujarnya.
Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 tersebut keliru karena mencampuradukkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia menerangkan, persyaratan calon dari partai politik hanya berlaku dalam kondisi ketika jabatan presiden dan wakil presiden kosong secara bersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan sementara oleh triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Sementara itu, apabila hanya jabatan wakil presiden yang kosong dan presiden masih menjabat, mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD DKI Usulkan Denda Parkir Ilegal Naik 10 Kali Lipat Jadi Rp500 Juta
Dengan demikian, Jimly berpandangan presiden memiliki keleluasaan menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. Kandidat tersebut bisa berasal dari partai koalisi, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai.
Ia juga menyoroti dua persoalan formil dalam UU MD3. Pertama, ketentuan tersebut dinilai menciptakan norma baru yang tidak sejalan dengan konstitusi. Kedua, norma mengenai keharusan berasal dari partai pengusung hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh undang-undang.
Sebagai jalan tengah, Jimly menawarkan penafsiran bahwa frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai sosok yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan harus merupakan kader internal partai.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa konstitusi tetap harus menjadi landasan utama apabila terdapat perbedaan pengaturan antara undang-undang dan UUD 1945.
“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.
Respon (1)