Yusril Bantah Bahas Bursa Cawapres dengan Sjafrie, Pertemuan Fokus Revisi UU Pertahanan Negara

  • Bagikan
Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusri Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). (Foto: Humas Kemenko Kumham Imipas/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas isu politik, termasuk spekulasi dirinya masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menegaskan, pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Menurut Yusril, Sjafrie berharap dirinya dapat membantu mempercepat persiapan dan pembahasan regulasi tersebut, mengingat undang-undang itu disusun ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Pak Menhan berharap saya bisa membantu untuk mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut (Pertahanan Negara),” kata Yusril di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga : KPAI Sesalkan Perundungan terhadap Anak Dasco, Tegaskan Anak Tak Boleh Jadi Korban Urusan Orang Tua

Ia menjelaskan, revisi UU Pertahanan Negara saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Pemerintah berharap rancangan tersebut dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027.

Yusril menilai perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan perkembangan lingkungan strategis selama hampir 25 tahun terakhir.

Perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi militer, perang siber (cyber war), hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi sejumlah faktor yang mendorong perlunya pembaruan undang-undang tersebut.

Selain membahas agenda legislasi, pertemuan kedua tokoh juga menjadi ajang silaturahmi. Yusril menyebut dirinya dan Sjafrie telah saling mengenal sejak 1990-an dan pernah terlibat dalam penanganan situasi politik menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998.

Baca Juga : Menkum Supratman: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Tekan Korupsi dan Judi Online

Terkait spekulasi pembahasan calon wakil presiden, Yusril kembali menegaskan bahwa hal tersebut tidak disinggung dalam pertemuan.

Baca Juga  Pantau Banjir di Kalsel, Wapres Gibran Sempatkan Dialog Langsung Dengan Mahasiswa

“Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ujarnya.

Yusril juga memastikan pertemuan tersebut tidak membahas persoalan penyadapan maupun dugaan makar. Menurutnya, Sjafrie memahami bahwa penanganan kedua persoalan tersebut merupakan bagian dari kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.

Ia menambahkan, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam persoalan tersebut berkaitan dengan aspek penerapan dan penafsiran hukum sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *