Nusawarta.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza, mengapresiasi gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan sistem Pilkada. Dia menilai sistem politik dengan Pilkada langsung menghabiskan banyak biaya, baik negara maupun para tokoh politik juga harus merogoh kocek biaya yang tidak sedikit.
“Saya apresiasi dan sepakat dengan statement Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena semakin kesini biaya politik semakin tinggi dan cenderung materialistis masyarakat dibuatnya,” kata Anggota DPR RI asal Lampung ini saat hadiri perayaan acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke 60 di Sentul, Jawa Barat pada Kamis malam (12/12/2024).
Diketahui, acara puncak HUT Golkar ke 60 ini dihadiri oleh sekitar 6.000 lebih orang. Terdiri dari kader-kader hingga seluruh Fraksi Partai Golkar dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Selain itu, juga hadir sejumlah politikus dari partai politik lainnya.
Turut hadir Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga sejumlah elit parpol lain mulai dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Ketum DPP PKB, Cak Imim, hingga Ketum DPP Partai Demokrat, AHY dan Tokoh-tokoh senior Partai Golkar yang hadir diantaranya Agung Laksono dan Jusuf Kalla atau JK.
Dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia, mengusulkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” ujar Prabowo.
Selain itu, Rycko juga beranggapan dunia politik saat ini semakin marak transaksional. Banyak calon-calon kepala daerah yang menggunakan cara-cara memberikan imbalan finansial berupa uang atas suara yang akan diperoleh, kepada pemilih agar dipilih.
Kendati demikian, masyarakat pun sudah terpatri untuk mengharapkan imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan.
“Banyak istilah yang dilontarkan masyarakat salah satunya “nomer piro wani piro” (NPWP) ada juga yang menyebutkan serangan fajar, menjadi biasa di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas dan kapabilitas calon kepala daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa sistem demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, jika gagasan presiden tercipta, maka tercipta juga kepala daerah yang potensial memiliki integritas dan kapabilitas.
“Disisi lain, Dia menyinggung soal praktik politik transaksional seperti saat ini akan menimbulkan potensi terciptanya korupsi di lingkungan pemerintahan dengan mencari jalan pintas untuk mendapatkan kembali modal besar yang telah dikeluarkan,” pungkas Rycko. (Ki/red)
