Nusawarta.id – Ketika tahun 2024 hampir berlalu, kondisi perekonomian nasional masih menjadi sorotan tajam. Banyak masyarakat menyadari bahwa kinerja ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, seorang politisi berpengalaman yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI dan dikenal dengan kepeduliannya terhadap isu-isu strategis, menilai bahwa pemerintah harus membuat skala prioritas yang berpihak pada aspirasi masyarakat demi meringankan beban kehidupan.
Tantangan yang dihadapi sepanjang 2024 telah memperlihatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Bamsoet sapaan akrabnya, juga dosen tetap di berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Pertahanan (UNHAN), menyoroti meningkatnya jumlah pengangguran sebagai salah satu indikator kritis. Kondisi ini diperparah oleh dinamika global, seperti perang Rusia-Ukraina yang terus berlangsung dan perubahan geopolitik di Timur Tengah setelah jatuhnya rezim Bashar Assad di Suriah.
Sebagai figur yang sering menyuarakan pentingnya kebijakan berbasis data, Bamsoet mengingatkan bahwa ketidakpastian global akan terus memberikan tekanan pada perekonomian nasional. Harga minyak yang fluktuatif dan gangguan rantai pasok global menjadi ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia percaya bahwa dengan memaksimalkan potensi dalam negeri, seperti sektor industri dan pertanian, Indonesia bisa keluar dari tekanan ini.
Tokoh Alumni HMI ini, pernah memimpin Komisi III DPR RI dan dikenal memiliki perhatian besar terhadap reformasi birokrasi, menegaskan pentingnya pemerintah melindungi pasar dalam negeri. Ia menyarankan langkah-langkah strategis seperti melindungi sektor manufaktur dari produk impor murah dan menciptakan lapangan kerja baru melalui kebijakan yang mendukung industri lokal.
“Kita memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta penduduk, tetapi potensi ini harus didukung oleh kebijakan protektif yang tegas,” ujarnya.
Sebagai Waketum Golkar dan Ketua MPR RI ke-15, Bambang juga menekankan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 80.000 kasus PHK sepanjang 2024 adalah alarm yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa masalah daya beli masyarakat yang menurun, ditambah dengan penutupan gerai-gerai bisnis besar seperti Pizza Hut, KFC, dan Alfamart, menggambarkan situasi yang harus segera diatasi.
Bamsoet yang dikenal kritis dan memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan tren ekonomi secara mendalam, juga mencatat bahwa konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat menghambat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. “Kita membutuhkan kebijakan yang mendukung masyarakat kecil dan memperkuat konsumsi domestik,” tegasnya.
Harapan besar Bambang Soesatyo untuk 2025 terletak pada kemampuan pemerintah menciptakan solusi-solusi nyata. Ia mengapresiasi gerakan doa bersama pekerja PT Sritex di Sukoharjo sebagai wujud harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, ia juga melihat aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai suara kritis yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan.
Sebagai tokoh nasional yang telah melewati berbagai dinamika politik dan ekonomi, Bambang menutup refleksinya dengan optimisme. Menurutnya, 2025 harus menjadi tahun pemulihan dan kebangkitan, di mana pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.
“Kita telah membuktikan mampu melalui transisi politik dengan sukses. Kini saatnya kita menggunakan energi bersama untuk fokus pada perbaikan ekonomi,” pungkasnya. (San/Red)
