Nusawarta.id, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan strategi reformasi pendidikan nasional dengan pendekatan “dua kaki” melalui peluncuran program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk menjawab dua tantangan besar sekaligus, yakni persoalan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan teknologi global.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengatakan kedua model sekolah tersebut memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda, namun dirancang saling melengkapi. Menurutnya, Sekolah Rakyat secara khusus menyasar kelompok masyarakat prasejahtera dengan pendekatan berbasis bantuan sosial.
“Sekolah Rakyat leading sector-nya bukan Kemendikdasmen, tetapi Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan,” ujar Abdul di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, program ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, mulai dari biaya pendidikan hingga aspek kesejahteraan keluarga.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Sekolah Garuda yang diposisikan sebagai pusat pembinaan siswa-siswa berprestasi dan berbakat. Sekolah setingkat SMA dan SMK ini akan difokuskan pada penguasaan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) sebagai fondasi pengembangan talenta unggul nasional.
“Sekolah Garuda ini seperti kawah candradimuka bagi calon ilmuwan dan insinyur masa depan. Ini jalan tol agar anak-anak pintar bisa tersambung langsung dengan perguruan tinggi kelas dunia, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Abdul.
Gagasan Sekolah Garuda, lanjut Abdul, lahir dari keprihatinan terhadap dominasi teknologi negara maju seperti Amerika Serikat dan China. Ia menyoroti realitas bahwa produk teknologi, termasuk kendaraan listrik, kini membanjiri pasar domestik karena negara-negara tersebut secara konsisten mencetak ratusan ribu insinyur muda setiap tahun.
“Jadi siap-siap, makanya anak-anak nanti tidak bisa kemudian bermain gim terus,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Abdul juga menepis anggapan bahwa pemerintahan Prabowo terlalu berfokus pada sektor pertahanan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama, hanya saja dilakukan dengan pendekatan yang lebih teknokratis, terapan, dan berbasis kebutuhan masa depan.
Baca Juga : Anggota DPR RI: Honor Guru Rp200 Ribu Bentuk Pelanggaran HAM oleh Negara
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan perdebatan yang kontraproduktif dan mulai berkolaborasi mendukung agenda peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Negara-negara lain sekarang luar biasa. Kita harus mengejar ketertinggalan,” pungkasnya.
