Nusawarta.id, Sumenep – Program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat mulai berjalan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Program hasil kolaborasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut diawali dengan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi seluruh persyaratan.
Kabupaten Sumenep yang berada di Pulau Madura mendapat kuota 50 titik rumah untuk direnovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan rumah telah dinyatakan lolos verifikasi.
Koordinator Program BSPS Kabupaten Sumenep, Agung Candra, mengatakan proses renovasi ditargetkan mulai pada September 2026. Namun, pelaksanaan masih menunggu surat keputusan (SK) penetapan penerima.
“Proses renovasi kemungkinan mulai bulan depan, kami masih menunggu SK penetapan,” ujar Agung di Sumenep, Sabtu (8/8/2026).
Verifikasi faktual dilakukan bersama Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Ahmad Rifai, Kasubag TU Dayamas Ronny Khalisadi Suryanegara, Penyuluh Sosial Direktorat PSKMR Andi Rian Julian Asmar, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga : Bantuan Pangan Tiga Bulan Disalurkan ke 37.338 Penerima di Alor
Pada Sabtu, verifikasi menyasar tiga titik. Tim mendatangi rumah Susanti, orang tua siswa Sekolah Rakyat, di Dusun Pasar Kayu RT 1 RW 1, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Selanjutnya, verifikasi dilakukan terhadap rumah Indri Novianti dan Ika Triani di Desa Panggarangan, Kecamatan Kota Sumenep.
Saat menemui Susanti, Ishaq meminta keluarga penerima manfaat bersyukur karena terpilih dalam program bedah rumah tersebut. Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga.
“Ini segera kita proses, di Sekolah Rakyat tak hanya anaknya disekolahkan tapi orangtuanya juga diberdayakan,” katanya
Susanti yang merupakan ibu empat anak mengungkapkan keluarganya selama ini juga menerima sejumlah bantuan sosial, di antaranya PKH, BPNT, dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
“Dapat berupa barang freezer, untuk jualan es keliling di pasar malam,” ujarnya.
Sementara itu, saat mengunjungi rumah Indri Novianti dan Ika Triani, Ishaq meminta tim Kementerian PKP menyesuaikan desain renovasi dengan aktivitas ekonomi penerima manfaat yang menjalankan usaha laundry.
“Sesuaikan profil rumahnya dengan usahanya, tempat laundry di mana segala macam,” katanya.
Baca Juga : Penyidik BP3MI Kalsel Dapat Jabatan Baru, Kewenangan Pemberantasan TPPO Tetap Berjalan
Ishaq juga meminta jajaran Kemensos terus memberikan dukungan pemberdayaan kepada penerima manfaat agar mereka dapat segera meningkatkan kondisi ekonomi dan hidup mandiri.
Secara nasional, pemerintah melalui program 3 juta rumah menargetkan renovasi 10 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui skema BSPS.
Program tersebut menjadi bagian dari sinergi Kemensos dan Kementerian PKP dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Selain memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah juga berupaya memperbaiki kondisi tempat tinggal dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarganya.
