Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap transformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Haji tidak lagi dipandang semata sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, termasuk sektor ekonomi, bisnis, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, saat mengulas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam diskusi publik yang digelar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Himpuhnews, Kamis (5/2/2026).
Muhadjir menegaskan bahwa gagasan reformasi penyelenggaraan haji telah lama menjadi visi Presiden Prabowo, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai kepala negara. Menurutnya, Presiden memiliki perhatian besar agar penyelenggaraan haji mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi Indonesia.
“Yang beliau sangat concern itu adalah bagaimana supaya haji itu, penyelenggaraan haji itu, punya nilai tambah untuk Indonesia,” ujar Muhadjir.
Baca Juga : Menhaj Tegaskan Penyelenggaraan Haji Amanah Besar Negara
Ia mengungkapkan bahwa dana haji Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp171 triliun, jumlah yang bahkan lebih besar dibandingkan dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan jumlah antrean jemaah yang mencapai 5,69 juta orang, dana tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi nasional baru apabila dikelola secara profesional dan transparan.
“Itu ada Rp171 triliun. Jadi uang Rp171 triliun itu sangat besar. Ini lebih besar daripada dana abadi LPDP,” katanya.
Selain pengelolaan dana, Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan UMKM dan produk nasional dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji di Arab Saudi. Selama ini, banyak produk Indonesia belum mampu menembus pasar Saudi karena tidak memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat.
Muhadjir mencontohkan, ikan patin yang dikonsumsi jemaah haji justru berasal dari Vietnam, sementara minyak kayu putih Indonesia masuk ke Arab Saudi melalui Malaysia.
“Ikan patin itu yang disajikan kepada jemaah itu dari Vietnam. Kemudian minyak kayu putih, itu masuk ke Saudi lewat Malaysia,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Muhadjir mengusulkan agar BPOM dilibatkan secara langsung dalam ekosistem penyelenggaraan haji. Langkah ini dinilai penting agar produk dalam negeri dapat memenuhi standar internasional dan memiliki daya saing di pasar Saudi.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem haji nasional yang terintegrasi, mulai dari sisi suplai, permintaan, hingga regulasi yang berpihak pada UMKM.
“Mudah-mudahan nanti ke depan, untuk kebutuhan-kebutuhan haji itu secara perlahan, nanti bisa dipenuhi sendiri oleh kita Indonesia,” pungkas Muhadjir.
