Nusawarta.id, Magelang – Pemerintah terus berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peradaban dunia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa langkah strategis telah dilakukan dengan membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan budaya Indonesia. Menurutnya, kekayaan budaya Indonesia tidak hanya mencerminkan keberagaman (diversity), tetapi juga merupakan mega diversity yang tak tertandingi oleh negara lain.
“Tidak ada negara lain yang memiliki kekayaan budaya sehebat Indonesia. Kita memiliki ribuan tradisi, seni, adat, serta warisan leluhur yang telah mengakar selama berabad-abad,” ujar Fadli dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Ia menambahkan bahwa Indonesia juga memiliki peradaban yang sangat tua, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya peninggalan arkeologis yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk merevitalisasi dan menemukan kembali jati diri bangsa.
“Ini adalah bagian dari reinventing Indonesian identity, bagaimana kita kembali meneguhkan identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi,” imbuhnya.
Fadli menekankan bahwa komitmen ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada harmonisasi kehidupan dengan alam, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam konteks ini, pemerintah juga menunjukkan keseriusannya melalui peningkatan layanan ibadah haji dengan membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji. Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024 dan bertugas untuk mendukung penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tahun ini, penyelenggaraan haji masih dijalankan oleh Kementerian Agama. Namun, mulai tahun 2026, BP Haji akan sepenuhnya mengambil alih tugas ini,” ujar Irfan.
Ia memastikan bahwa peralihan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan haji agar lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan jemaah. Dengan adanya BP Haji, diharapkan sistem penyelenggaraan ibadah haji semakin efisien dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para jemaah.
Pemerintah optimistis bahwa dengan penguatan kebudayaan dan optimalisasi layanan haji, Indonesia tidak hanya semakin kokoh dalam menjaga identitas nasionalnya, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (San/Red)
