Nusawarta.id, Hulu Sungai Utara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna digelar pada Rabu (26/11/2025) malam, dihadiri penuh oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, serta pimpinan eksekutif daerah.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, yang menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Rancangan APBD 2026 akan dibahas lebih mendalam oleh komisi dan fraksi DPRD sebelum memasuki tahap persetujuan dan penandatanganan bersama Pemerintah Daerah,” ujar Fadilah.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, dan Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana. Kehadiran pimpinan daerah ini dianggap sebagai bukti komitmen serius Pemerintah Kabupaten HSU dalam memastikan proses penyusunan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Sahrujani menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 akan difokuskan pada empat pilar utama: penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa APBD 2026 harus mampu merespons kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPRD HSU H. Fadilah menyatakan kesiapan lembaganya untuk melakukan pembahasan secara objektif dan mendalam. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten menjadi kunci dalam menghasilkan anggaran yang realistis dan berdampak positif bagi masyarakat.
Secara angka, Pendapatan Daerah HSU untuk 2026 diperkirakan sebesar Rp 1,3 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 99,6 miliar atau 6,88 persen dibanding tahun 2025. Sementara itu, perkiraan belanja daerah mencapai Rp 1,83 triliun, sehingga menimbulkan defisit anggaran sekitar Rp 418 miliar. Ketua DPRD menyatakan, salah satu strategi untuk menekan defisit adalah dengan meninjau kembali skema penganggaran pembangunan rumah sakit dan beberapa proyek prioritas lainnya.
Baca Juga : Bupati HSU Audiensi dengan Wamen PKP, Usulkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Dengan digelarnya Rapat Paripurna ini, APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi memasuki tahapan pembahasan legislatif. Tahapan ini dinilai krusial karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang, sekaligus memastikan alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan berkelanjutan.
