Nusawarta.id, Ciamis – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan program strategis pemerintah pusat agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
“Anggaran yang tidak berkorelasi langsung dengan program prioritas sebaiknya dihapus dan dialihkan ke sektor yang lebih penting. Intinya, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif,” ujar Bima seusai memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).
Bima menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD harus mengacu pada program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merancang anggaran agar tidak ada alokasi yang mubazir.
“Kami terus mengingatkan daerah agar memperinci setiap angka dalam anggaran mereka. Semua harus dipastikan tepat guna dan tidak ada pemborosan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Bima mencontohkan bagaimana kementerian dan lembaga saat ini juga menyesuaikan anggaran mereka dengan program prioritas. Ia menyebutkan bahwa di Kementerian Dalam Negeri, misalnya, pengadaan blangko KTP-el tetap menjadi prioritas meskipun ada penyesuaian anggaran di sektor lain.
“Blangko KTP tidak bisa dihapus atau dikurangi, maka kita bangun komunikasi dan lakukan penyesuaian tanpa mengorbankan kebutuhan utama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, dan pendirian sekolah unggulan, yang menurutnya harus menjadi fokus utama dalam penggunaan APBD. Dengan efisiensi yang tepat, ruang fiskal daerah dapat menjadi lebih sehat dan berdaya guna.
“Efisiensi ini justru akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, membuatnya lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika prinsip ini dipahami dan diterapkan dengan baik, dampaknya akan sangat positif,” katanya.
Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Ciamis Herdiat, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis. (Ki/Red)
