Nusawarta.id, Batulicin – Persoalan pelayanan air bersih kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Banyaknya keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih PT Air Minum Bersujud mendorong DPRD menggelar rapat kerja bersama pihak PDAM di ruang Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pelanggan, mulai dari distribusi air yang tidak maksimal, kualitas air yang sering keruh, hingga tagihan PDAM yang tetap dibebankan meski air tidak mengalir ke rumah pelanggan.
Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, saat membuka rapat menegaskan bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pihak pengelola.
Menurutnya, DPRD menerima banyak laporan dari masyarakat terkait terganggunya pasokan air bersih di sejumlah wilayah. Karena itu, pihaknya meminta agar persoalan tersebut segera ditangani melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor.
Baca Juga : Tanah Bumbu Percepat Penanganan Blankspot, 75 Persen Desa Sudah Terjangkau Internet
Dalam rapat tersebut, Manajer Teknik PDAM Batulicin, Dedy Tri Wahyudi, menjelaskan bahwa gangguan pelayanan air bersih dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah gangguan listrik yang berdampak pada proses produksi dan distribusi air.
Selain itu, tingginya tingkat kekeruhan air sungai juga menjadi kendala utama dalam pengolahan air baku. Ia menyebut kondisi air sungai yang keruh kini lebih sering terjadi dibanding sebelumnya sehingga kapasitas produksi air terpaksa dikurangi.
“Produksi normal sekitar 50 liter per detik harus dikurangi karena kualitas air baku tidak memungkinkan untuk diolah secara maksimal,” ujarnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi air ke pelanggan di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga turut mempengaruhi biaya operasional produksi dan distribusi air bersih.
Sementara itu, Anggota DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Al Aydrus, menilai kondisi lingkungan sungai menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian bersama. Ia menyebut aktivitas pertambangan diduga turut mempengaruhi kualitas air baku yang digunakan PDAM.
Karena itu, ia mengusulkan adanya forum lanjutan yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan air bersih di daerah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, juga meminta PDAM agar tidak membebankan tagihan kepada pelanggan ketika distribusi air tidak berjalan normal.
Baca Juga : Tanah Bumbu Dorong Pola Konsumsi Sehat Lewat Sosialisasi B2SA Berbasis Pangan Loka
“Tolong jangan ditagih beban itu karena tidak mengalirkan air,” tegasnya dalam rapat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Tanah Bumbu berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, aparat kepolisian, hingga pihak perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk memperbaiki pelayanan air bersih sekaligus menjamin kebutuhan dasar masyarakat Tanah Bumbu dapat terpenuhi secara optimal.
