Nusawarta.id, Jakarta — Institut untuk Demokrasi dan Ekonomi (INDEF) menggelar diskusi panel bertajuk “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” dengan keynote speaker Muhaimin Iskandar, Kamis (21/11/2025). Acara ini menghadirkan pembicara ahli, termasuk Eisha M. Rachbini (Direktur Program INDEF), Didin S. Damanhuri (INDEF), dan Aviliani (Ekonom Senior INDEF).
Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai mandat konstitusi, bukan sekadar program tambahan atau tanggung jawab CSR. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia, sesuai prinsip ekonomi konstitusi dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
“Kekayaan alam dan sumber daya strategis harus menjadi mesin kesejahteraan rakyat, bukan sekadar aset negara,” kata Muhaimin.
Ia menyoroti implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah konkret pemerintah untuk memastikan intervensi ekonomi tepat sasaran. Program ini menjadi dasar bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, seperti proyek Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kreatif.
Sementara itu, Eisha M. Rachbini menyoroti indikator ekonomi makro yang belum sejalan dengan kondisi masyarakat. Konsumsi rumah tangga selama delapan triwulan terakhir masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi APBN 2025 sebesar 5,2% tercatat hanya 5,01% hingga kuartal III. Selain itu, ketimpangan regional, kemiskinan ekstrim, dan rendahnya daya beli menjadi tantangan serius untuk pemulihan ekonomi yang inklusif.
“Indeks keyakinan konsumen masih tipis di angka 100, menunjukkan masyarakat pesimistis terhadap pendapatan dan kondisi ekonomi mendatang,” ujar Eisha.
Aviliani menekankan pentingnya sektor riil, perbankan, dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan. Ia menilai kebijakan pemerintah perlu mempercepat ekosistem investasi, termasuk melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan hilirisasi industri. Menurutnya, peraturan yang kompleks, meskipun telah ada OSS, masih menjadi hambatan bagi investor.
Didin S. Damanhuri menyoroti model keadilan ekonomi yang diterapkan negara berkembang. Ia membandingkan Indonesia dengan Jepang dan Taiwan, di mana pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pemerataan (Growth Through Equity). Sementara di Indonesia, kelompok 40% penduduk terbawah masih hanya menikmati kurang dari 17% pendapatan nasional. Selain itu, distribusi aset finansial sangat timpang, di mana 0,02% penduduk menguasai lebih dari 98% aset perbankan.
Ia menilai berbagai program pemerintah, seperti Masyarakat Bangkit Gemilang (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, dan hilirisasi, berpotensi mendorong pemerataan, tetapi implementasinya kerap belum optimal. Akibatnya, program cenderung bersifat GDP-oriented, mengejar pertumbuhan tanpa memastikan distribusi manfaat ke masyarakat bawah.
Diskusi ini menekankan perlunya kebijakan ekonomi berkeadilan yang berbasis data, memperkuat UMKM, memperluas lapangan kerja, dan memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih merata antar daerah. Panel INDEF menutup dengan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan keadilan sosial untuk mencapai visi Indonesia yang sejahtera dan inklusif.
