Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jumat (24/7/2025). Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang transparan dan sesuai regulasi.
Melalui dialog yang berlangsung secara konstruktif, DPRD menegaskan kembali peran pentingnya dalam fungsi pengawasan, guna memastikan setiap proses dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Rakor juga menjadi momentum bagi para legislator untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus menerima masukan teknis langsung dari BPK mengenai perbaikan sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
BPK RI memberikan sejumlah catatan penting, termasuk dorongan untuk peningkatan sistem pengawasan secara berkelanjutan, penguatan transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam semangat kolaboratif, kedua institusi sepakat bahwa transparansi anggaran bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
Baca Juga IEU-CEPA Buka Peluang Besar bagi Ekspor dan Transformasi Ekonomi Indonesia
Komitmen ini akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret seperti audit lanjutan, evaluasi berkala, serta penyusunan rencana aksi bersama demi memastikan efektivitas pelaksanaan APBD. Diharapkan, sinergi antara DPRD Tanah Bumbu dan BPK RI dapat mendorong budaya birokrasi yang lebih terbuka dan berintegritas.
Dengan terselenggaranya rakor ini, DPRD Tanah Bumbu menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadikan transparansi sebagai fondasi utama dalam pelayanan kepada masyarakat. (Ma/Red).
