Nusawarta.id, Magelang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kepala daerah yang mengikuti Retret Pembekalan di Magelang menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak pemaparan narasumber. Mereka aktif bertanya dan berdiskusi, terutama mengenai kebijakan fiskal dan anggaran daerah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
“Pertanyaannya cukup ramai, terutama saat sesi dengan Menteri Keuangan. Ini sangat positif karena kepala daerah bisa langsung menyampaikan persoalan teknis keuangan yang mereka hadapi,” ujar Mendagri di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) malam.
Beberapa isu yang paling banyak disoroti kepala daerah dalam diskusi tersebut antara lain efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak dan retribusi, serta pengendalian inflasi. Selain itu, mereka juga menyampaikan berbagai masukan terkait kebijakan dana bagi hasil yang dianggap perlu disesuaikan agar lebih adil bagi daerah. Mendagri memastikan bahwa setiap masukan akan dikaji untuk menemukan solusi yang tepat.
Di sisi lain, Mendagri juga kembali menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tingkat daerah. Ia meminta kepala daerah untuk mengurangi belanja yang kurang prioritas, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan rapat seremonial. Anggaran yang dihemat tersebut dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Misalnya untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, toilet umum yang tidak layak, serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Ini harus diawasi bersama,” tegasnya.
Ia juga mengajak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ikut serta dalam pengawasan agar kebijakan efisiensi ini benar-benar dijalankan sesuai kepentingan rakyat. Menurutnya, kesadaran bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah sangat penting agar anggaran digunakan secara optimal.
Selain menjadi ajang pembekalan, Mendagri menilai retret ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk membangun hubungan yang lebih erat satu sama lain. Dalam forum yang berlangsung selama tujuh hari ini, mereka bisa saling mengenal secara personal, bertukar kontak, dan membangun jaringan kerja sama yang lebih kuat.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional. Ia mengingatkan kepala daerah agar memastikan pengelolaan APBD selaras dengan tujuan nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Banyak kepala daerah bertanya soal pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, terutama terkait efisiensi anggaran. Mereka juga ingin memastikan proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan dan mencari solusi terbaik untuk pengelolaan dana bagi hasil,” ujar Sri Mulyani.
Dengan dinamika diskusi yang aktif ini, Retret Pembekalan Kepala Daerah di Magelang tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga ajang membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (San/Red)
