Nusawarta.id, Batulicin – Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, mendesak manajemen PT Air Minum (AM) Bersujud untuk tidak melakukan penagihan kepada pelanggan apabila pelayanan distribusi air bersih mengalami gangguan atau tidak berjalan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mendapat keluhan dari beberapa pelanggan terkait gangguan distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga akibat bahan baku air di kawasan hulu sungai semakin keruh,” kata Andi Erwin di Batulicin, Rabu.
Menurut dia, persoalan yang dikeluhkan masyarakat bukan hanya terkait kualitas air yang keruh dan distribusi yang macet, tetapi juga tagihan yang tetap dibebankan kepada pelanggan meskipun air tidak mengalir ke rumah warga.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Dukung Penguatan SDM dan Investasi melalui IKA UII Kalsel
“Pada prinsipnya, ketika tidak memberikan pelayanan, maka tidak boleh melakukan penagihan, baik tagihan tarif beban maupun biaya pelayanan,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu usai rapat kerja, Rabu (6/5/2026).
Andi menjelaskan, tingginya kandungan lumpur pada sumber air baku menyebabkan proses penjernihan yang biasanya hanya memerlukan waktu empat hingga lima jam kini meningkat menjadi sekitar 10 jam. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas produksi air bersih yang turun hingga sekitar 50 persen dari kapasitas normal.
Akibat menurunnya produksi air bersih, distribusi ke pelanggan di sejumlah kawasan pun terganggu. Karena itu, Komisi II DPRD Tanah Bumbu meminta PT AM Bersujud segera melakukan langkah cepat untuk memperbaiki pelayanan.
Salah satu upaya yang didorong adalah penambahan fasilitas booster guna mengoptimalkan distribusi air kepada pelanggan, terutama di wilayah yang selama ini kerap mengalami gangguan pasokan.
Selain itu, Andi juga menyoroti penghapusan anggaran pengadaan booster saat finalisasi APBD bersama pihak eksekutif sebelumnya. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat penting untuk menunjang pelayanan air bersih masyarakat dan seharusnya menjadi prioritas.
Baca Juga : DPRD Tanah Bumbu Turun Tangan Benahi Distribusi BBM
Tidak hanya itu, ia turut mengkritisi minimnya fasilitas pendukung lain, seperti ketiadaan genset cadangan di area intake. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan air bersih terhenti total setiap kali terjadi pemadaman listrik dari PLN.
“Ke depan, pemerintah dan pihak terkait harus mengambil langkah tegas dalam mengendalikan aktivitas di wilayah hulu sungai agar kualitas air baku tetap terjaga. Dampaknya sangat besar terhadap kebutuhan air bersih masyarakat,” tegasnya.
