Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan – Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Komisi I dan Komisi II DPRD HSS melaksanakan kunjungan kerja lapangan sekaligus silaturahmi ke PT Antang Gunung Meratus (AGM), Rabu (24/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Mess Terpadu Ida Manggala, Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi DPRD HSS bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten HSS, sekaligus sebagai respons atas berbagai aspirasi dan laporan masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah poin kajian, masukan, serta keluhan yang dihimpun dari mahasiswa dan masyarakat dibahas secara langsung bersama manajemen PT AGM guna memperoleh penjelasan yang menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan.
Rombongan DPRD HSS dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten HSS, di antaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten HSS, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten HSS, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten HSS, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Baca Juga : BADKO HMI Kalsel dan HMI Kandangan Tinjau Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT AGM
Ketua Komisi III DPRD HSS, Dr. Yuniyati, S.H., M.H., M.Kn, menjelaskan bahwa kunjungan ini tidak hanya bersifat silaturahmi, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas PT AGM di wilayah Desa Kaliliring dan sekitarnya.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan. DPRD ingin memastikan bahwa setiap laporan dan keluhan masyarakat ditangani secara serius dan objektif. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa DPRD hadir dan menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan,” ujar Yuniyati.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan lintas komisi dalam kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembahasan yang komprehensif dari berbagai aspek. Komisi I berfokus pada aspek hukum dan perizinan, sementara Komisi II meninjau aspek ketenagakerjaan dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Sinergi antar komisi ini penting agar setiap persoalan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan lebih menyeluruh dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD HSS, Muhlis Ridhani, mengungkapkan bahwa rombongan DPRD juga diberikan kesempatan untuk meninjau langsung area pertambangan mitra PT AGM, yakni PT KPP, yang berada di wilayah Kecamatan Padang Batung. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung proses operasional perusahaan di lapangan.
Baca Juga : HMI Kandangan Desak DPRD HSS Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT AGM
“Kami melihat secara langsung proses produksi, sistem sanitasi air, instalasi pengolahan dan pembuangan limbah, serta aspek operasional lainnya. Dari penjelasan manajemen dan hasil pemantauan di lapangan, kami memperoleh gambaran bahwa operasional perusahaan telah mengacu pada standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk upaya pengendalian kebisingan dan polusi,” jelas Muhlis.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, hasil kunjungan dan pemantauan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar, khususnya masyarakat yang berada di wilayah ring satu pertambangan.
“Dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan transparansi antara perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kami berharap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan dan dialog konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta masyarakat, demi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
