Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu guna membahas rencana program kerja tahun anggaran 2026. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (02/02/2026) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya.
Rapat kerja ini dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, beserta jajaran staf BPBD. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus utama pada proses transisi perencanaan menuju tahap pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana tahunan di wilayah pesisir dan daerah hulu yang selama ini dinilai rawan bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu terlebih dahulu menyimak paparan Kalaksa BPBD Sulhadi terkait evaluasi kinerja BPBD selama tahun 2025 serta gambaran umum rencana program kerja BPBD pada tahun 2026. Pemaparan ini mencakup capaian program, kendala di lapangan, hingga kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran.
Usai pemaparan, para anggota Komisi III memberikan sejumlah saran dan arahan strategis guna meningkatkan efektivitas dan kinerja BPBD ke depan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, turut hadir dan mengikuti jalannya rapat kerja tersebut.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Gaungkan Kembali Pembangunan Zona Integritas
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra kerja BPBD memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih efisien dan inovatif.
“Sebagai mitra kerja, kami perlu memberikan arahan yang mendorong efisiensi dan inovasi,” ujarnya.
Salah satu poin penting yang disoroti dalam rapat tersebut adalah penguatan infrastruktur mitigasi bencana. Andi Asdar meminta BPBD agar memprioritaskan pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan meluap.
Menurutnya, sistem peringatan dini berbasis teknologi akan meningkatkan akurasi dan kecepatan informasi dibandingkan pemantauan manual.
“Pastikan juga ada anggaran pemeliharaan rutin untuk alat-alat yang sudah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya agar tidak menjadi aset mangkrak,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III juga mendorong BPBD untuk melakukan digitalisasi data bencana. BPBD dinilai perlu memiliki dashboard pemetaan bencana secara real-time yang dapat diakses publik dan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Dengan sistem ini, Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan bisa langsung bergerak saat terjadi bencana tanpa harus menunggu surat instruksi yang memakan waktu lama,” jelas Andi Asdar.
Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan MPP Tanah Bumbu Dilanjutkan dengan Anggaran Rp5 Miliar
Tak kalah penting, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti perlunya kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BPBD diminta lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Tanah Bumbu.
“Buat forum sinkronisasi program CSR perusahaan agar selaras dengan peta risiko bencana yang disusun BPBD, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” pungkas Andi Asdar Wijaya.
