Nusawarta.id, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Raihan itu menjadi pencapaian istimewa bagi Pemkab Tanah Bumbu karena berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas pendampingan serta pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak yang dinilai telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
“Opini WTP ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan terpercaya,” ujar Andi Rudi Latif.
Menurutnya, raihan opini WTP ke-13 tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Produk Unggulan agar Tembus Pasar Global
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah.
Selain penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, agenda tersebut juga membahas perkembangan ekonomi daerah dan indikator kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, capaian opini WTP ke-13 berturut-turut tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan ke depan.
