Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Santi Dwi Astuti, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi kepada wartawan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain Edison, tersangka lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani (ABN), Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi (CRH), serta keponakan Edison, Adi Triyadi (AD).
Baca Juga : Komisi IX DPR Minta Penghentian Sementara MBG Saat Libur Sekolah Dipatuhi
Kasus tersebut berawal dari proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim pada tahun anggaran 2025. PT Millenium Solusi Abadi diketahui menjadi pemasok smart board bagi PT MY Icon Technology (MIT) yang memperoleh proyek tersebut.
KPK menduga PT Millenium Solusi Abadi memberikan sejumlah uang kepada Edison sebagai bentuk ucapan terima kasih sekaligus ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga menyalurkan dana kepada Edison untuk diteruskan kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan. Uang tersebut diduga digunakan sebagai fee untuk mempengaruhi hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga mengusut dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK yang menjerat lima tersangka. Mereka adalah pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, Bupati Muara Enim Edison, Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik sebelumnya mengungkapkan adanya aliran dana yang diduga digunakan untuk mengurus hasil audit.
Baca Juga : Rano Karno: Kisah Ulama dan Tokoh Lokal Perkuat Identitas Jakarta sebagai Kota Global
“Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG (Angga) dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono) sebagai perantara pertemuan di Jakarta. Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan, yang di antaranya untuk EDS,” kata Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
KPK saat ini terus mendalami peran para pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk aliran dana dan mekanisme pengondisian proyek maupun audit yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
