Nusawarta.id, Banjarbaru — Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pendidikan daerah dengan program pemerintah provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Disdikbud Kalsel, Jalan Dharma Praja II, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, pada Jumat (9/5/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah dialog antara legislatif daerah dan pejabat Disdikbud Kalsel untuk membahas rencana strategis pendidikan tahun anggaran 2025. Sekretaris Komisi I DPRD Tanbu, Hj. Ernawati, menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi agar kebijakan pendidikan yang disusun mampu merespons kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga DPRD Tanah Bumbu Pelajari Sistem Pendidikan Balikpapan untuk Diadaptasi di Bumi Bersujud
“Kami ingin memastikan program Disdikbud Kalsel tahun 2025 mampu menjawab tantangan pendidikan di Tanah Bumbu, terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan mutu,” ujar Ernawati.
Dalam forum tersebut, Komisi I juga menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, di antaranya terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik.
Baca Juga Masyarakat Kalsel Desak Gubernur untuk Copot Kadisdikbud Terkait Dugaan Pelanggaran
Anggota Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri menyampaikan bahwa keterpaduan antara kebijakan provinsi dan kabupaten sangat dibutuhkan agar program pendidikan bisa berjalan konsisten dan memberi hasil konkret di lapangan.
“Dengan koordinasi ini, semoga lahir kebijakan yang efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya melalui WhatsApp.
Kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2025, ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai masukan strategis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran pendidikan di Tanah Bumbu.
Baca Juga DPRD Kalsel Siap Bersinergi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pembangunan Daerah
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan perlunya sinergi dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen DPRD Tanbu untuk terus menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan pendidikan demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu di Bumi Bersujud. (Ma/Red)
