Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengimbau Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen petani guna memastikan cadangan pangan nasional tetap terpenuhi. Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Memasuki bulan Maret hingga April 2025, sejumlah daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, khususnya jagung dan beras. Mendagri menekankan bahwa Perum Bulog harus hadir sebagai penyangga utama, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan tanpa harus bergantung pada tengkulak atau perantara.
“Selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk bisa menyerap hasil panen adalah koperasi,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan koperasi merah putih di setiap desa sebagai solusi jangka panjang dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan adanya koperasi ini, produksi pertanian yang belum terserap maksimal dapat dikelola lebih baik dan disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kemarau mendatang.
Mendagri juga meminta kepala daerah untuk turut serta menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Pasalnya, jika hasil panen tidak segera diserap oleh Bulog atau koperasi, ada risiko besar bahwa komoditas tersebut akan lebih banyak dikuasai tengkulak, yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani.
Selain membahas ketahanan pangan, rapat tersebut juga menyinggung kondisi inflasi nasional. Mendagri mengungkapkan bahwa secara year on year (YoY), Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Namun, dari sisi komoditas makanan, minuman, dan tembakau, tercatat inflasi sebesar 2,25 persen, yang menunjukkan bahwa harga pangan masih mengalami kenaikan, tetapi tetap dalam kondisi terkendali.
Di sisi lain, pada kategori harga yang diatur pemerintah (administered price), terjadi deflasi sebesar 12,08 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen bagi pengguna listrik dengan daya 2.200 watt.
“Deflasi ini cukup baik karena daya beli masyarakat tetap ada, suplai mencukupi, dan pemerintah memberikan subsidi listrik yang meringankan beban masyarakat,” ujar Mendagri.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap ketersediaan pangan tetap terjaga, inflasi tetap terkendali, dan kesejahteraan petani dapat meningkat. (San/Red)
