Nusawarta.id, Surabaya – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026.
“Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/7/2026).
Gus Irfan berharap Muktamar NU dapat berlangsung dalam suasana sejuk dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar organisasi yang diwariskan para pendiri NU.
“Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama,” ujarnya.
Cucu KH Hasyim Asy’ari itu menegaskan, Muktamar NU tidak semestinya berlangsung layaknya kongres partai politik yang diwarnai persaingan keras demi memperebutkan jabatan.
Baca Juga : Wabup Balangan Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-80
Menurutnya, para kiai pendahulu NU justru menunjukkan sikap sebaliknya, yakni saling menolak ketika diminta memimpin organisasi karena menganggap amanah kepemimpinan sebagai tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
Gus Irfan juga mengajak seluruh tokoh NU untuk kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang diajarkan KH Hasyim Asy’ari. Ia berharap Muktamar ke-35 NU menjadi momentum memperkuat tradisi keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.
“Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar. Kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menimbulkan keributan, sebaiknya ikhlas dan memberi kesempatan kepada yang lebih layak. Cukup membantu dari luar agar NU tetap menjadi organisasi yang teduh dan bermanfaat bagi umat,” tuturnya.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menyepakati pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 1-5 Agustus 2026. Keputusan tersebut dimatangkan dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang digelar di Ploso, Kediri, pada akhir Juni lalu.
Berbagai materi dan keputusan strategis, termasuk pembahasan mengenai fikih siber dan tata kelola haji, telah dirumuskan dalam Munas-Konbes untuk dibawa ke arena muktamar.
Selain membahas arah strategis organisasi memasuki abad kedua NU, Muktamar ke-35 juga akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru serta penentuan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang bertugas memilih Rais Aam NU. Hingga akhir Juni, PBNU masih melakukan kajian terhadap sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.
