Nusawarta.id, Sumedang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa kepala daerah memegang peran kunci dalam menentukan arah birokrasi nasional. Dalam pandangannya, jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan penentu utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (26/6/2025). Ia menekankan bahwa transformasi birokrasi kini menjadi keharusan di tengah tantangan global yang terus berkembang.
“Kenapa? Karena kepala daerah adalah ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif,” ujar Rini dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga Kuliah Umum di Paramadina, Mahfud MD Kritik Penegakan Hukum dan Oligarki
Menurut Rini, perubahan dalam birokrasi tidak hanya dituntut dari segi administrasi, melainkan juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dinilainya sejalan dengan upaya besar menuju visi Indonesia Emas 2045.
Rini juga mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi. Salah satu instruksi penting Presiden adalah agar birokrasi pemerintah menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan rakyat. Selain itu, Presiden juga mendorong percepatan implementasi kebijakan serta penguatan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
“Penguatan koordinasi ini tidak hanya soal mengatur dinas-dinas di daerah, tetapi juga bagaimana kepala daerah mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain di tingkat pusat,” kata Rini.
Baca Juga Bahlil Waspadai Gejolak Harga Minyak akibat Konflik Iran-Israel
Ia menyebutkan, Kementerian PANRB kini berperan sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur pemerintahan, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan posisi tersebut, kementerian memiliki mandat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan berkelanjutan.
Rini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan di daerah. Kepala daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di wilayahnya masing-masing demi terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kepemimpinan Bapak dan Ibu di daerah masing-masing akan membawa dampak signifikan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan terpercaya,” tutupnya. (Fikri/Red).
