Nusawarta.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuty merespon insiden pembatalan pameran tunggal bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan karya seniman, Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
“Menjaga demokrasi agar meningkat kualitasnya, nampaknya, sesuatu yang akan sulit di era Prabowo,” kata Ray Rangkuty saat dihubungi Nusawarta.id Sabtu siang (21/12/2024).
Demokrasi di pandangan mereka, hanya sebatas ada pemilu, ada parpol, tak ada orang hilang, orang diadili sesuai prosedur. Di atas itu, akan sulit diharapkan.
“Menurutnya, mereka hanya memahami demokrasi sebatas aturan formal, persis seperti Jokowi memahaminya, tegas Ray.
Mantan aktivis 98 ini menjelaskan, bahwa Pemerintah seharusnya menjamin kebebasan untuk berekspresi bagi warga negara termasuk para seniman.
Untuk itu, bagi mereka yang ingin menyampaikan ekspresi tetap harus terkontrol. Dikontrol oleh cara pandang mereka terhadap tatanan sosial dan politik. Alias ketertiban sosial dan politik di atas segalanya.
“Ketertiban yang mereka defenisikan sendiri juga. Dalam cara pandang seperti ini, maka pergelaran seni, apapun bentuknya, harus sesuai dengan cara pandang di atas. Ya…kurang lebih sama dengan orde baru,” jelas Ray.
Oleh sebab itu, cara pandang inilah yang biasanya akan terdistribusi dengan cepat di kalangan birokrat dan politisi istana. Itu akan dengan cepat bekerja. Seperti yang terjadi di galnas.
“Tak perlu aparat untuk menyetopnya. Cukup wamen saja tidak hadir, galnas dikunci, maka selesai. Efektif cara kerja seperti ini telah berkembang sejak orde baru,” kesalnya.
Padahal, lukisan itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Presiden yang sekarang menjabat. Lukisan itu hanya menyoroti kiprah mantan Presiden Jokowi.
“Itupun ternyata membuat Pemerintah kelabakan. Pemerintah yang serba takut akan kebebasan, biasanya pemerintah yang akan takut menghadapi masa depan,” pungkasnya.
