Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat langkah strategis dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat melakukan audiensi penting bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut, Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami di Tanah Bumbu untuk memastikan bahwa pembangunan yang kami lakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional dan benar-benar memberi manfaat langsung kepada warga,” ujarnya.
Baca Juga Kebakaran di Simpang Empat, Pemkab Tanah Bumbu Gerak Cepat Salurkan Bantuan
Selama audiensi, Bupati juga memaparkan berbagai capaian dan kemajuan reformasi birokrasi di daerahnya. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tanah Bumbu berada di kategori B dengan nilai 68,75, dan meningkat menjadi kategori BB dengan nilai 72,04 pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih bertahan di kategori B selama dua tahun berturut-turut, dengan target besar untuk meningkatkan ke kategori A atau minimal BB di tahun 2025.
Selain itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,20 (kategori B-) di 2023 menjadi 3,79 (kategori Baik) di 2024. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam memberikan layanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat.
Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan zona integritas dan menyampaikan bahwa sejak 2019, baru satu unit kerja, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menegaskan tekad pemerintah daerah untuk mendorong lebih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meraih predikat WBK maupun Wajar Tanpa Pengecualian WBBM secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh narasumber dari KemenPAN-RB, termasuk Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Muhammad Yusuf Kurniawan, serta tim dari KemenPAN-RB. Turut hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, bersama para Asisten, Kepala Dinas, Inspektur, dan jajaran perangkat daerah lainnya.
Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan harapan besar agar sinergi dan arahan dari KemenPAN-RB dapat mempercepat dan menyempurnakan langkah pembangunan serta reformasi birokrasi di Tanah Bumbu, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan transparan untuk masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima, sekaligus memperkuat posisi Tanah Bumbu sebagai daerah yang maju dan berintegritas. (Ma/Red).
Baca Juga DPRD Tanah Bumbu Tunjukkan Komitmen Budaya di Panggung Mappanre Ri Tasi’e
