Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Ketua Andrean Atma Maulani mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengguna anggaran dan instansi terkait agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan setiap dana yang dikucurkan pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Andrean saat ditemui di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Kamis (4/6/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh dana APBN yang masuk ke daerah, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun skema pendanaan lainnya, memiliki mekanisme dan aturan ketat yang wajib dipatuhi.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna anggaran agar selalu berpedoman pada regulasi yang ada. Pengelolaan APBN itu diawasi langsung oleh berbagai lembaga pusat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas adalah harga mati,” tegasnya.
Menurut Andrean, ketelitian dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, menjadi kunci untuk menghindari potensi temuan yang dapat berimplikasi hukum di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lapangan agar setiap proyek yang dibiayai APBN dapat berjalan sesuai spesifikasi dan perencanaan.
“Jangan sampai hanya mengejar penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi kualitas pekerjaannya buruk atau tidak tepat sasaran. Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas bagi kesejahteraan rakyat Tanah Bumbu,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program atau double budgeting pada kegiatan pembangunan yang sama.
Andrean juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan secara maksimal dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan. Namun demikian, ia menilai pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan legislatif, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Masyarakat juga harus ikut mengawasi pembangunan di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik menjadi salah satu kunci agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Baca Juga : Ketua DPRD Tanah Bumbu Ajak Masyarakat Amalkan Nilai Pancasila
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPRD Tanah Bumbu dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional di daerah.
