Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak hanya di wilayah ibu kota, tetapi juga mencakup kawasan penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, modifikasi cuaca perlu dilakukan secara terpadu dengan wilayah sekitar Jakarta karena sistem cuaca dan aliran air tidak mengenal batas administratif. Menurutnya, hujan deras di wilayah hulu dan sekitar Jakarta dapat berdampak langsung pada kondisi ibu kota.
“Kemarin kami juga menyampaikan kepada BMKG untuk konsentrasi (OMC) jangan hanya Jakarta, kiri-kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca terutama,” ujar Pramono saat ditemui pada Kamis (22/1/2026).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga saat ini masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca. Pada hari yang sama, OMC dilakukan dengan dua kali penerbangan penyemaian garam ke awan hujan.
“Dari jam 7.30 WIB tadi kami sudah melakukan modifikasi cuaca. Jadi Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG,” kata Pramono.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan selama kurang lebih delapan jam. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko genangan hingga banjir di sejumlah titik rawan.
Pramono berharap, melalui OMC, intensitas hujan yang turun di Jakarta dan sekitarnya dapat dikurangi sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan, upaya pencegahan akan terus dimaksimalkan agar banjir tidak kembali terjadi.
Namun demikian, Pramono menyatakan Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi apabila banjir tetap terjadi. Salah satunya adalah penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para pekerja, sebagaimana pernah dilakukan pada akhir pekan lalu saat terjadi indikasi banjir.
“Kalau memang ada indikasi banjir seperti kemarin, kami akan mengeluarkan imbauan WFH,” ujarnya.
Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga akan diberlakukan untuk dunia pendidikan apabila kondisi banjir dinilai cukup parah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Menurut Pramono, keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta segera melaporkan potensi genangan atau banjir di lingkungan masing-masing.
