Nusawarta.id, Kandangan — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk melalui digitalisasi transaksi dan penatausahaan keuangan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten HSS yang dirangkai dengan penandatanganan kerja sama serta bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan KKPD/KKI, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan dibuka Bupati HSS H. Syafrudin Noor dan diikuti jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bank Kalsel, serta perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Baca Juga : Pemkab HSS Perkuat Sinergi Lintas Sektor Jaga Ketahanan Pangan
Bupati HSS menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, penerapan transaksi non-tunai melalui KKPD/KKI menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Ini bukan hanya tentang penggunaan sebuah kartu atau perubahan cara bertransaksi, tetapi tentang bagaimana kita terus memperbaiki cara kerja pemerintah agar pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan semakin baik,” tegas Syafrudin.
Ia menekankan, keberhasilan penerapan KKPD/KKI tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana transaksi digital. Pemahaman pengguna anggaran, pengelola keuangan, dan bendahara juga menjadi bagian penting agar penerapannya berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga : Bupati HSS Terima Kunjungan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas RI
Syafrudin turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan Bank Kalsel dalam memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan dan penerapan KKPD/KKI dilakukan secara bertanggung jawab.
Melalui penguatan transaksi digital, Pemkab HSS berharap pengelolaan keuangan daerah semakin mudah dipantau dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Respon (1)