Nusawarta.id, Jakarta – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, K.H. Muhammad Nuh, M.SP, mengatakan dana sawit bisa dikelola Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran BPD yang begitu signifikan dan bagus di daerah.
“Tadi secara khusus juga sudah disinggung mengenai Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh OJK, dan kita merasakan peran BPD begitu signifikan dan bagus di daerah. Dalam komunikasi kita dengan BPD Sumut (Bank Sumut), dana sawit sekarang inikan besar. Bagaimana kalau itu ditopang dengan kebijakan, sehingga BPD Sumut mempunyai peran,” kata Muhammad Nuh ketika mengikuti rapat dengar pendapat Komite IV DPD RI dengan OJK, di Ruang Rapat, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Saya tidak tahu pasti, apakah di forum ini bisa menjadi pendukung.
“Tapi paling tidak kita suarakan, supaya potensi keuangan di daerah itu terkelola dengan baik dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan untuk daerah, tanpa bermaksud menghalangi bank-bank lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhammad Nuh juga menyinggung mengenai luas dan besarnya tugas OJK, sehingga perlu bersinergi dengan banyak pihak.
“Dan saya selaku wakil rakyat di daerah selalu menemukan dan mendapatkan pengaduan. Kalau sudah masalah uang, ini ada tipu-tipu juga,” ujarnya.
“Kita sudah sering sampaikan kepada teman-teman di lapangan bahwa ini perlu penanganan yang cepat karena kadang kadang kerugian itu begitu besar,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Nuh juga mempertanyakan kepada Tim OJK, mengapa hanya Bank Syariah yang boleh beroperasi di Aceh, meskipun dia menghormati Qonun yang ada di sana.
Diketahui, Rapat dengar pendapat Komite IV DPD RI dengan OJK ini dihadiri Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi SAg, serta Anggota DPD RI Komite IV lainnya. Dari OJK hadir Ketua Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Direktur Utama LPDP Andi Hadiyanto, Direktur Keuangan dan Umum Emmanuel Agust Hartono, Direktur Investasi Muhammad Oriza, Direktur Beasiswa Dwi Larso dan Direktur Fasilitas Riset Ayom Widipaminto. (ki/red)
