Nusawarta.id, Magelang — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikannya usai penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026).
Menurut Ace, kebijakan yang diambil di daerah harus tetap selaras dengan arah pembangunan nasional, tanpa mengesampingkan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kebijakan daerah diharapkan tetap sejalan dengan arah kebijakan pusat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Kegiatan yang dimulai sejak 15 April 2026 tersebut diikuti ratusan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia dan berlangsung tertib serta sesuai harapan. Dari total 577 undangan, sebanyak 530 peserta tercatat hadir. Sementara sisanya berhalangan hadir karena alasan kesehatan maupun tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Baca Juga : Pigai: Kritik Akademisi Tidak Perlu Dipolisikan, Cukup Dijawab dengan Data
Ace Hasan menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Ia menilai kursus ini memberikan bekal strategis bagi para pimpinan daerah dalam menjalankan peran dan fungsi legislatif di daerah.
Sejumlah materi penting disampaikan dalam kursus tersebut, mulai dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, pemahaman sejarah perjuangan bangsa, hingga dinamika politik global yang memengaruhi kebijakan nasional. Salah satu sesi utama diisi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan perkembangan terkini serta arah kebijakan strategis pemerintah pusat.
Selain itu, para peserta juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah menteri terkait program prioritas nasional, seperti penguatan ketahanan pangan, energi, sektor kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Penguatan integritas pimpinan daerah turut menjadi perhatian, termasuk melalui materi yang disampaikan Ketua KPK Setya Budiyanto.
Aspek penegakan hukum dalam mendukung pembangunan nasional juga dibahas melalui paparan dari Panglima TNI dan Kapolri. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif daerah dengan aparat penegak hukum.
Ace Hasan menekankan bahwa posisi Ketua DPRD sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, ia berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga : Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman latar belakang daerah, suku, dan partai politik. “Persatuan harus tetap menjadi prioritas utama demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Lebih lanjut, Ace berharap peserta yang belum sempat mengikuti kegiatan ini dapat berpartisipasi pada kesempatan berikutnya. Ia menilai kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut telah memberikan energi baru serta meningkatkan semangat para pimpinan DPRD untuk mengimplementasikan hasil kursus di daerah masing-masing.
