Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026. Target tersebut dinilai ambisius, namun pemerintah optimistis dapat mencapainya melalui kerja bersama lintas sektor.
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/4/2026), pria yang akrab disapa Cak Imin itu memaparkan tren penurunan kemiskinan ekstrem yang terus membaik. Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,26 persen, kemudian turun menjadi 0,78 persen pada September 2025.
“Artinya sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,” ujar Cak Imin.
Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, atau sekitar 1,36 juta orang berhasil keluar dari kategori tersebut. Ia menegaskan capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan konsistensi dan fokus pada hasil nyata,” katanya.
Baca Juga : Kemendes PDT Dukung LDII Kembangkan Desa Binaan Tematik di Berbagai Daerah
Dari sisi perlindungan sosial, distribusi bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran. Sebanyak 56,7 persen penerima bahkan mendapatkan lebih dari satu jenis intervensi program. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai 69 unit.
Dalam sektor ketahanan pangan, data Kementerian Pertanian menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini didukung oleh stabilitas harga gabah dan jagung serta penegakan hukum terhadap harga pasar agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Program pemberdayaan masyarakat juga terus diperluas. Lebih dari dua juta orang telah terlibat dalam program padat karya, sementara sekitar dua juta debitur baru UMKM memperoleh akses pembiayaan guna mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah telah memfasilitasi penempatan 111 ribu pekerja migran dan memberikan pendampingan kepada 28 ribu keluarga melalui program reformasi agraria.
Pada aspek infrastruktur dan layanan dasar, sebanyak 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas. Layanan pendidikan dasar tersedia di 82,3 persen desa, sedangkan 89 persen kecamatan telah memiliki akses pendidikan menengah.
Pemerintah juga membangun dan merenovasi 10.171 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 219 kabupaten/kota. Penguatan ekonomi komunitas dilakukan melalui pelatihan bagi 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
Baca Juga : Kemensos Percepat Digitalisasi Bansos, Integrasi Data Jadi Kunci Ketepatan Sasaran
Lebih lanjut, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Di sektor pendidikan, 61,9 juta penduduk telah mengakses berbagai program pendidikan, termasuk 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.
“Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target,” kata Cak Imin.
