Nusawarta.id, Jakarta — Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penguatan integrasi data lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program perlindungan sosial.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat penguatan pemanfaatan data yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Senin (27/4/2026). Rapat ini juga menjadi bagian dari uji coba sistem digital bansos yang tengah dikembangkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan yang selama ini kerap terjadi. “Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk mempercepat implementasi, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja secara intensif dalam satu lokasi. Skema ini dinilai lebih efektif dibandingkan pola koordinasi melalui rapat berkala yang kerap memakan waktu.
“Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat agar tim bisa bekerja setiap hari,” kata Robben.
Berdasarkan hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait kualitas dan kelengkapan data yang menjadi fokus pembenahan ke depan.
Untuk memastikan akuntabilitas, Kemensos juga mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses pengawasan dan audit sejak tahap awal. Langkah ini diharapkan mampu menjamin transparansi serta akurasi pelaksanaan program.
“Kita ingin dari awal dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Program uji coba digitalisasi bansos akan diterapkan di 42 kabupaten/kota sebagai tahap awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi. Inisiatif ini mencakup sejumlah program utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal langsung proses transformasi digital tersebut. Ia menyebut pemantauan akan dilakukan sejak hari pertama pelaksanaan.
Digitalisasi bansos merupakan bagian dari agenda besar transformasi perlindungan sosial nasional. Saat ini, tercatat sekitar 38 kementerian dan lembaga menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial dan subsidi. Integrasi data dinilai menjadi kunci untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintah. Langkah ini menandai penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem bansos yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.
