Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk langsung tancap gas usai libur Idulfitri 1447 Hijriah. Momentum pasca-Lebaran 2026, menurutnya, harus menjadi titik awal percepatan kerja yang lebih disiplin, bersih, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar secara hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026), dan diikuti seluruh pimpinan direktorat. Dalam arahannya, Gus Ipul—sapaan akrabnya—menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, ketepatan sasaran program, serta penguatan akuntabilitas.
“Pasca-Lebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program harus bermuara pada satu tujuan, yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral di internal Kemensos. Ia meminta seluruh unit kerja memperkuat koordinasi dan integrasi program guna mendukung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kolaborasi lintas direktorat harus dilakukan secara konkret, tidak sekadar formalitas. “Harus ada orkestrasi yang terhubung. Direktur yang tugasnya bersinggungan harus duduk bersama, mencari solusi dan mengintegrasikan program agar berdampak nyata,” tegasnya.
Selain konsolidasi internal, Kemensos juga didorong mempercepat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Untuk daerah yang belum memiliki fasilitas, ia meminta disiapkan solusi transisi yang layak dengan memanfaatkan aset yang tersedia.
Dalam bidang rehabilitasi sosial, Gus Ipul menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis keluarga dan komunitas. Layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, anak, serta korban penyalahgunaan napza harus mengedepankan etika pendampingan dan mutu intervensi.
Ia juga menyoroti peran sentra-sentra Kemensos di daerah sebagai ujung tombak pelayanan. Sentra diminta tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang aktif, responsif, dan solutif.
“Sentra harus bergerak dari pola pasif menjadi jemput bola. Harus mampu membaca persoalan sosial dan menghadirkan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Di sektor perlindungan sosial, Gus Ipul menegaskan bantuan sosial (bansos) harus semakin tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan mudah diakses. Penanganan aduan masyarakat juga harus dilakukan secara cepat dan solutif.
Lebih jauh, ia mendorong penguatan program pemberdayaan agar masyarakat tidak bergantung pada bansos, melainkan mampu mandiri. Target graduasi penerima manfaat pun diminta dirumuskan secara jelas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
Kemensos juga diminta serius mengawal pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan. Gus Ipul menekankan pentingnya budaya kerja berbasis data dalam setiap pengambilan kebijakan.
Di sisi pengawasan, ia meminta Inspektorat Jenderal memperkuat fungsi pencegahan, audit, serta sistem peringatan dini. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan sejak awal untuk meminimalisir risiko penyimpangan, khususnya dalam program bansos dan pengelolaan anggaran.
“Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan menyentuh titik rawan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
