Nusawarta.id, Jakarta — Pemerintah pusat resmi memulai tahapan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, dengan Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas utama. Proyek ini ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan kronis seperti banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Rapat dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut rapat tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantura Jawa.
“Rakor ini menjadi kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajian di Jawa Tengah sudah selesai, dan koordinasi dengan Badan Otorita Pantura Jawa telah berlangsung sejak tujuh bulan lalu,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti rencana tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah prioritas seperti Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
Taj Yasin juga meminta kepala daerah setempat segera turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan masyarakat menghadapi pembangunan tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak hanya berfokus pada pengendalian rob, tetapi juga berpotensi mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan kolam retensi.
Sementara itu, AHY menjelaskan bahwa kawasan Semarang dan sekitarnya menjadi salah satu titik paling rentan yang akan ditangani lebih awal, selain Jakarta.
“Kami mengidentifikasi wilayah paling rentan, yakni Jakarta dan Semarang serta sekitarnya. Total panjang kawasan Pantura mencapai sekitar 565 kilometer, namun intervensi akan difokuskan pada titik prioritas terlebih dahulu,” jelasnya.
AHY menekankan bahwa penanganan pesisir Pantura tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap wilayah membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
“Tidak semua harus dibangun tanggul raksasa dari ujung ke ujung. Bisa dikombinasikan dengan solusi berbasis alam seperti mangrove, serta pendekatan green infrastructure,” tambahnya.
Didit Herdiawan menyampaikan bahwa penanganan Pantura Jawa akan dibagi dalam beberapa segmen wilayah. Untuk Jawa Tengah, fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang yang telah melalui berbagai kajian teknis, termasuk investigasi tanah dan pemetaan batimetri.
“Pelaksanaan program ini harus dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Diketahui, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan wilayah Pantura mencapai 651,47 kilometer. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi, namun juga sangat rentan terhadap bencana pesisir.
Berbagai persoalan yang dihadapi antara lain abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, hingga pencemaran lingkungan.
Baca Juga : Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Dex Tembus Rp27.900 per Liter
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan sejumlah program, seperti rehabilitasi pesisir melalui program Mageri Segoro, pengembangan kawasan karbon biru, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
Sepanjang 2025, tercatat sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, kelompok masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur strategis juga tengah didorong, seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, pembangunan tanggul di Pekalongan dan Rembang, breakwater di Pekalongan, serta rencana pembangunan hybrid sea wall di Demak.
Kick off meeting ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah Pantura Jawa Tengah, termasuk dari Semarang, Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, dan Jepara, sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas wilayah dalam proyek strategis nasional tersebut.
