Nusawarta.id, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim berbagai kebijakan pembangunan sepanjang 2025 berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari turunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai mengikuti rapat paripurna di Gedung Berlian, Selasa (31/3/2026). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di hadapan DPRD Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah penurunan angka kemiskinan.
“Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Luthfi.
Data pemerintah provinsi menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2025 turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun sebesar 0,46 persen, dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Di sisi lain, perekonomian daerah juga mencatat kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 5,37 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Realisasi investasi juga mencapai Rp88,8 triliun sepanjang tahun tersebut.
Luthfi menegaskan capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, upaya menurunkan kemiskinan tidak bisa hanya fokus pada satu sektor. Intervensi harus dilakukan secara terpadu mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan hingga sektor kesehatan serta pendidikan.
Salah satu contoh intervensi yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Sepanjang 2025, sekitar 17.000 unit rumah warga telah diperbaiki melalui program tersebut.
Menurut Luthfi, perbaikan hunian menjadi pintu masuk bagi berbagai program lainnya, seperti penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Pemerintah provinsi juga menjalankan program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dijalankan melalui kemitraan dengan SMA swasta serta sekolah vokasi milik pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah turut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah pusat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program pembangunan tiga juta rumah juga berjalan di Jawa Tengah dengan capaian 17.510 unit dari APBD serta tambahan 2.743 unit dari dukungan Baznas dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Adapun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit yang direncanakan. Sementara program cek kesehatan gratis telah melayani 14,13 juta masyarakat.
Program Sekolah Rakyat juga mulai berjalan dengan 17 unit sekolah yang tersebar di 14 kabupaten/kota dan menampung sekitar 1.275 siswa.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan lembaganya telah menerima LKPJ Gubernur 2025. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk dalam rapat paripurna.
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” kata Sumanto.
