Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bantuan sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat layanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap konsolidasi antarkementerian dan lembaga sebelum diterapkan secara lebih luas.
“Ya lagi dikonsolidasikan,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, selama ini Kementerian Sosial menyalurkan dua program bantuan utama, yakni Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang sebagian besar disalurkan melalui mekanisme transfer kepada penerima manfaat.
Baca Juga : Pemerintah Kaji Pemanfaatan Kantin Sekolah untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Ke depan, pemerintah berencana memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu jalur penyaluran bansos. Melalui gerai-gerai yang dimiliki koperasi, termasuk layanan perbankan dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), masyarakat diharapkan dapat memperoleh bantuan dengan lebih mudah.
“Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui koperasi-koperasi, karena di koperasi nanti kan ada gerai-gerai. Salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, skema baru tersebut kini tengah diuji coba di sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pemerintah menargetkan uji coba lebih luas dapat dimulai pada Agustus 2026.
“Ya, nanti ini sekarang lagi diuji cobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti targetnya, ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, rencana penyaluran bansos melalui Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan memastikan seluruh aspek pendukung telah siap sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ketersediaan komoditas di koperasi.
“Menurut saya, arahan Presiden cukup jelas dan insyaallah ini nanti kalau sudah memang semuanya siap, infrastrukturnya siap, sumber daya manusianya siap, komoditasnya siap, Koperasi Merah Putih,” tutur Gus Ipul.
Apabila berjalan sesuai rencana, skema ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
