Oleh: Bambang Soesatyo
Nusawarta.id – Presiden Prabowo Subianto sedang menorehkan langkah monumental dalam membangun kembali kekuatan ekonomi nasional melalui kebijakan penghapusan kredit macet bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bukan sekadar wacana, tetapi merupakan tonggak penting dalam upaya pemulihan ekonomi yang dirancang secara strategis untuk menjawab tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa.
Saat ini, perekonomian Indonesia menghadapi dinamika yang jauh dari ideal. Indikator seperti kenaikan angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya kasus kebangkrutan perusahaan menunjukkan perlunya tindakan segera.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa lebih dari 77 ribu pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2024, angka yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Deflasi yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut pada 2024 juga mempertegas lemahnya konsumsi rumah tangga, yang berdampak langsung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024, pemerintah menghapus kredit macet UMKM dengan nilai total mencapai Rp14 triliun, memberikan nafas baru bagi lebih dari satu juta pelaku usaha kecil yang sebelumnya terjerat beban utang. Langkah ini tidak hanya memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk merevitalisasi sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Mengapa fokus pada UMKM begitu penting? Statistik menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mencakup 99 persen dari total unit usaha. Lebih dari itu, sektor ini mampu menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional. Ketika UMKM sehat dan produktif, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam berbagai kegiatan produktif.
Namun, tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia sangatlah berat. Banjir produk impor dengan harga dumping, lemahnya perlindungan pasar domestik, serta ekses dari pandemi Covid-19 telah membuat 48,6 persen UMKM bangkrut. Produk lokal seperti fashion dan alas kaki dari Cibaduyut, yang dahulu berjaya hingga ke pasar internasional, kini mengalami keterpurukan akibat kompetisi yang tidak seimbang.
Dalam konteks ini, kebijakan Presiden Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mengembalikan kejayaan sektor UMKM. Namun, langkah ini tidak dapat berjalan sendiri. Perlu ada kebijakan lanjutan yang lebih menyeluruh, seperti pengendalian impor produk manufaktur yang kompetitif dengan UMKM lokal, serta penguatan akses pasar dan pendanaan bagi pelaku usaha kecil.
Para menteri di sektor ekonomi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan ini. Dibutuhkan langkah konkret untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM berkembang, mulai dari kebijakan fiskal yang pro-UMKM, hingga penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan yang memadai.
Selain itu, literasi keuangan dan pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi juga harus ditingkatkan. Pemerintah, bekerja sama dengan sektor swasta, dapat mendorong digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar mereka, baik di dalam maupun luar negeri.
Kebijakan penghapusan kredit macet ini adalah awal dari perjalanan panjang pemulihan ekonomi nasional. Namun, hal ini memberikan harapan besar bahwa revitalisasi ekonomi Indonesia dapat dimulai dari sektor yang telah terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis.
Presiden Prabowo telah membuka jalan. Kini, tugas kita bersama adalah mendukung langkah ini dengan memastikan kebijakan lanjutan yang berpihak pada rakyat. Pemulihan ekonomi bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan bekerja bersama, kita dapat membangun kembali fondasi ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.
