Nusawarta.id – Batulicin. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat, para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes) yang diselenggarakan oleh Badan Administrasi Keuangan dan Pemerintahan (BAKP). Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 November 2024, di Jakarta.
Tujuan Bimtek: Memperkuat Aparatur Desa
Bimtek ini bertujuan untuk membekali Kades dengan pemahaman komprehensif terkait regulasi pemerintahan desa, serta meningkatkan kompetensi Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, terutama dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan serta memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Materi Bimtek: Dari Kebijakan Hingga Pengelolaan Dana Desa
Materi yang dibahas mencakup berbagai aspek penting, seperti kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan serta tugas dan fungsi Kades, pengelolaan keuangan dan aset desa, hingga penyusunan produk hukum desa. Selain itu, peserta juga mendapatkan panduan mengenai proyeksi prioritas dana desa tahun 2025, serta evaluasi penggunaan dana desa tahun 2024.
Tanah Bumbu Menuju Otonomi Desa
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu, Ambo Sakka, yang mewakili Bupati Zairullah Azhar, secara resmi membuka Bimtek ini. Dalam sambutannya, Ambo Sakka menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, paradigma pengelolaan desa berubah dari kewenangan kabupaten menjadi otonomi desa, memberikan desa hak untuk mengelola dana secara mandiri.
“Sebagai daerah otonom, desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi lokal, terutama karena posisi strategis Tanah Bumbu sebagai jalur trans-Kalimantan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Ambo Sakka.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Desa
Sekda juga menyoroti beberapa tantangan dalam perencanaan pembangunan, terutama ketidaksinkronan antara rencana desa, kecamatan, dan kabupaten. Meskipun rutin digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Kabupaten (Musrenbangkab), masih diperlukan penyatuan persepsi dalam memprioritaskan isu-isu pembangunan.
“Diperlukan strategi yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan, sehingga masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dalam 2-3 tahun ke depan,” jelas Ambo.
Ambo Sakka juga menekankan pentingnya pengembangan SDM di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang cukup besar. Ia mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor tambang, tetapi juga memanfaatkan potensi lain seperti pertanian dan perikanan.
“Tanah Bumbu memiliki banyak potensi lain yang dapat dikembangkan, seperti sektor pertanian dan perikanan, yang bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan desa,” tambahnya.
Peluang Kerjasama dengan IKN
Sekda juga mengajak para Kades untuk memanfaatkan peluang kerjasama dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di bidang ketahanan pangan, seperti pemasokan beras dan ikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui diversifikasi ekonomi.
Di akhir sambutannya, Ambo Sakka mengingatkan para perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka sebagai ladang amal jariyah, dengan berkontribusi nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus menjadikan jabatan ini sebagai ladang amal, dengan bekerja ikhlas dan sepenuh hati demi kemajuan desa,” tutupnya. (Ma Mc Tanbu/Red)
