Nusawarta.id, Kandangan – Bupati H. Syafrudin Noor secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu (11/02). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut dilaksanakan di Grand Qin Hotel Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran memegang tanggung jawab besar dalam memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran sangat penting, karena perannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan kualitas dan keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pelayanan publik yang optimal. Karena itu, Pengguna Anggaran memiliki peran sentral mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengendalian dan pengawasan kontrak. Setiap tahapan tersebut, kata dia, harus dijalankan secara cermat dan profesional agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Melalui kegiatan ini, para Kepala OPD diharapkan dapat memperkuat pemahaman terkait perencanaan pengadaan yang tepat dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, peserta juga didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan anggaran yang akuntabel, pengendalian kontrak secara efektif, serta memahami langkah-langkah mitigasi risiko hukum dan administrasi dalam proses pengadaan.
Bupati menegaskan, tanggung jawab Pengguna Anggaran tidak hanya sebatas tercapainya target fisik kegiatan. Lebih dari itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta value for money. Seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum.
Ia juga mengimbau seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman bersama para narasumber. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang tertib, profesional, dan berintegritas.
Baca Juga : Wakil Bupati HSS Hadiri Tradisi Penyambutan Ramadan di Desa Pisangan Getek
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kompetensi Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, diharapkan terwujud perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat, terukur, serta sesuai kebutuhan, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, berkurangnya potensi risiko hukum dan kesalahan administrasi, serta meningkatnya kualitas pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
