Nusawarta.id, Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun 11 rumah susun (rusun) mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Program tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak normalisasi sungai karena hingga kini belum ada kepastian mengenai hunian pengganti bagi masyarakat yang telah maupun akan direlokasi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengatakan masih banyak warga di kawasan Mampang Prapatan hingga Pancoran yang belum memperoleh kejelasan terkait tempat tinggal baru. Kondisi tersebut ia temukan saat melakukan reses dan berdialog langsung dengan masyarakat terdampak.
“Masih banyak warga yang belum mendapatkan informasi terkait pelepasan hak atas tanah dan nasib mereka setelah digusur. Mereka butuh kepastian, bukan sekadar rencana,” ujar August, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program normalisasi sungai seharusnya berjalan seiring dengan penyediaan hunian pengganti yang jelas, sehingga masyarakat tidak kehilangan tempat tinggal setelah proses relokasi dilakukan. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat keterkaitan yang jelas antara proyek normalisasi sungai dengan rencana pembangunan rusun yang disiapkan Pemprov DKI.
Baca Juga : Bansos Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih
August mempertanyakan apakah 11 rusun yang akan dibangun tersebut nantinya diprioritaskan untuk menampung warga terdampak normalisasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan lokasi pembangunan agar tetap dekat dengan kawasan asal warga.
Menurutnya, relokasi ke lokasi yang terlalu jauh berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak, hingga kehidupan sosial masyarakat yang selama ini telah terbentuk di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Kalau memang ada pembangunan rusun, seharusnya bisa diprioritaskan untuk warga terdampak normalisasi, dan lokasinya diupayakan tidak jauh dari tempat asal mereka,” katanya.
Ia juga mengkritik pendekatan Pemprov DKI yang dinilai masih lebih banyak berfokus pada penyampaian target pembangunan dibandingkan penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi warga terdampak.
“Saya melihat belum ada keseriusan. Program besar berjalan, tapi penyelesaian masalah dasar warga belum terlihat,” tegas August.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan 11 rumah susun baru yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dua proyek yang disebut akan segera direalisasikan adalah Rusun Marunda Klaster C dan Rusun Rorotan IX.
Baca Juga : Pemerintah Kaji Pemanfaatan Kantin Sekolah untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, sejumlah lokasi lain yang masuk dalam daftar rencana pembangunan meliputi Muara Angke, Komarudin, Cakung Km 2, Tongkol Tahap III, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, hingga Daan Mogot Km 18.
Meski demikian, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memberikan kepastian apakah rusun-rusun tersebut akan diprioritaskan sebagai hunian bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD DKI yang meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar proses penataan kawasan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.
