Nusawarta.id, Banjarbaru – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Andi Rudi Latif, yang akrab disapa Bang Arul, menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Kamis (6/3/2025) ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, serta Sekretaris Daerah Tanbu, H. Ambo Sakka.
Sertijab tersebut menandai pergantian Kepala BPK Perwakilan Kalsel dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andriyanto. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat fungsi BPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah.
“Atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini. Kami juga menyambut hangat Kepala BPK yang baru dan berharap kolaborasi ini semakin kuat untuk mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Syarifuddin.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPK sangat diperlukan guna memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transparansi keuangan daerah. Kami akan terus melakukan fungsi pengawasan agar tata kelola keuangan di Tanah Bumbu berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat,” tegas Andrean.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru, Andriyanto, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya sekadar kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Andriyanto.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD dalam memastikan tata kelola keuangan yang semakin transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ke depan, DPRD Tanah Bumbu bersama BPK akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah guna meningkatkan efektivitas pembangunan di Tanah Bumbu. (San/Red)
