Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.
Ajakan tersebut disampaikan Purbaya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Purbaya menegaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.
“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” kata Purbaya.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dinilai menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian tetap relevan di tengah tantangan global.
Menurut Purbaya, dunia saat ini menghadapi ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi jangkar moral agar pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Baca Juga : Hasto Kritik Kondisi Ekonomi, Singgung Rupiah Melemah hingga Utang Pemerintah
“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan Kementerian Keuangan harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Selain itu, ia menegaskan arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola, serta menjaga integritas.
Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut setiap pegawai Kementerian Keuangan merupakan representasi negara di hadapan masyarakat.
“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” tuturnya.
Baca Juga : KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji
Menutup amanatnya, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu mengajak seluruh pegawai menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan dalam menjalankan tugas.
“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” ucap Purbaya.
