Nusawarta.id, Kandangan — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terintegrasi dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terwujud dalam audiensi penyampaian hasil evaluasi yang digelar di Aula Pendopo Bupati HSS pada Rabu pagi (28/05/2025), diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten HSS.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah ini menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, yang memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemkab HSS Tahun Anggaran 2025. Turut hadir Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos, bersama Sekretaris Daerah, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP.
Baca Juga Sekda HSS Teken Perjanjian Kinerja 2025, Tekankan Komitmen dan Evaluasi Program
Dalam sambutannya, Bupati H. Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi atas komitmen BPKP dalam mendampingi proses perencanaan dan pengawasan daerah. Ia menilai keberadaan BPKP sangat penting untuk memperkuat prinsip good governance.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas SPIP secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar senantiasa berkonsultasi dengan BPKP sebelum menyusun dokumen perencanaan dan anggaran, agar proses pelaksanaan hingga pemeriksaan berjalan lancar dan bebas dari kesalahan.
Baca Juga Sekda HSS Pimpin Apel Gabungan, Ingatkan OPD Soal Efisiensi dalam Mengelola Keuangan
“Tata kelola keuangan kita saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi terbaru. Ini yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi aturan pusat. Momentum evaluasi ini harus dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan guna meminimalisir penyimpangan,” tegasnya lagi.
Dalam pemaparannya, Ayi Riyanto menyampaikan bahwa masih terdapat kekeliruan dan kekurangan data dalam beberapa aspek perencanaan, khususnya di lima sektor strategis: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan pemberdayaan UMKM.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya BPKP dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara akuntabel, efisien, dan tepat sasaran melalui pengawasan dan pendampingan teknis.
Baca Juga Wabup Suriani Ikuti Raker Komisi II DPR-RI Bahas Efisiensi Dana Daerah
Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan SPIP terintegrasi oleh Bupati, Sekda, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab HSS.(Syairi/Red)
