Nusawarta.id, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Yulian Herawati mewakili Bupati Andi Rudi Latif, Jumat, (2/5/2025) di Kantor Bupati Tanah Bumbu.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pj. Sekda, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Program ini menjadi instrumen penting untuk mencapai tiga tujuan utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati menekankan bahwa pembangunan ZI tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh jajaran aparatur pemerintah. Keberhasilan pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat bergantung pada penerapan komponen pengungkit, yang menjadi kunci pencapaian sasaran hasil.
“Ini bukan sekadar program seremonial, tapi komitmen bersama yang harus diterapkan dalam seluruh aspek pelayanan dan tata kelola,” tegas Pj. Sekda Yulian Herawati.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan memahami secara menyeluruh pentingnya pembangunan Zona Integritas. Menurutnya, hal ini menjadi fondasi dalam menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang diharapkan menjadi pelopor dalam penguatan budaya kerja bersih dan berintegritas di lingkup pemerintahan daerah. (Ma/Red)
