Nusawarta.id, Jakarta – Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut menggerus anggaran pendidikan ditepis tegas oleh DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengganggu postur anggaran pendidikan nasional. Bahkan, pemerintah justru menambah alokasi dana pendidikan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk memperkuat kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Tanah Air.
Lalu menegaskan, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mendongkrak kesejahteraan guru. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
“Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT dan fokus pada peningkatan sarana prasarana, mutu, serta kesejahteraan guru,” kata Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam sejumlah rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan kementerian di bidang pendidikan, telah ditegaskan bahwa anggaran MBG berdiri terpisah dari anggaran pendidikan. Meski secara administratif MBG tercantum dalam postur APBN pendidikan, tujuan utamanya adalah mendukung keberhasilan proses belajar mengajar melalui pemenuhan gizi peserta didik.
Dalam forum tersebut, para menteri juga menekankan bahwa MBG justru menopang penguatan pendidikan karakter dengan memastikan siswa mendapatkan asupan makanan bergizi. Program ini sejalan dengan pelaksanaan program ketujuh Kemendikdasmen, yakni Indonesia Hebat, yang menitikberatkan pada pembentukan generasi unggul, sehat, dan berkarakter.
“Terkait dengan MBG, memang di postur APBN tertulis masuk ke anggaran pendidikan, tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali, tujuan MBG itu sebenarnya untuk kepentingan pendidikan, bukan mengambil jatah anggaran yang sudah ada,” ujarnya.
Atas dasar tersebut, Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi MBG. Lalu menilai, program ini selaras dengan upaya memajukan pendidikan nasional secara komprehensif, baik dari aspek akademik, kesehatan, maupun karakter.
Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang perlu segera dituntaskan, yakni peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, pemerintah harus konsisten merealisasikan komitmen untuk meningkatkan taraf hidup tenaga pendidik, mengingat peran strategis mereka dalam mencetak generasi penerus bangsa.
“PR kita yang paling penting adalah kesejahteraan guru. Ini harus menjadi prioritas utama yang dipikirkan dan segera diwujudkan,” tegasnya.
Lalu juga mengungkapkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp181 triliun untuk Kemendikdasmen, serta tambahan bagi Kemendiktisaintek dan Kementerian Kebudayaan. Tambahan tersebut diharapkan mampu mempercepat perbaikan kualitas pendidikan nasional secara merata.
Baca Juga : Anggaran Pendidikan 2026 Naik, Mendikdasmen Pastikan Tak Terdampak Program MBG
Ia menekankan, tidak ada alasan bagi publik untuk khawatir bahwa MBG akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Sebaliknya, program ini justru memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG, tujuan pendidikan nasional semakin diperkuat. Setelah kami dalami melalui rapat berkali-kali, postur anggaran pendidikan malah ditambah,” pungkasnya.
