Oleh: Ridwan Hanafi, Direktur Eksekutif Daulat Energy
“Sektor energi adalah titik paling rawan dan sekaligus terpenting. Jika lumpuh, negara pun bisa jatuh tanpa satu peluru pun ditembakkan”
Nusawarta.id, Opini – Dalam dinamika geopolitik global, eskalasi kian memanas dan semakin mendekati ambang ketegangan besar—bahkan oleh sejumlah pengamat disebut sebagai bayang-bayang Perang Dunia Ketiga—sudah saatnya Indonesia melakukan redefinisi terhadap sektor-sektor vital nasional, termasuk dalam pengelolaan energi.
Sektor energi bukan sekadar urusan ekonomi atau bisnis semata, melainkan jantung pertahanan nasional. Sebab itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah waktunya negara menempatkan sektor energi dalam kerangka besar strategi pertahanan nasional. Kita mesti belajar dari sejarah dan kondisi aktual: energi adalah alasan utama dari banyak konflik internasional, dari invasi Irak, ketegangan Laut China Selatan, hingga blokade energi Rusia ke Eropa dalam konflik Ukraina.
Daulat Energy berpandangan bahwa Holding BUMN di sektor energi seperti Pertamina, PLN, hingga PGN dan BUMN baru hasil restrukturisasi harus dianggap sebagai elemen vital pertahanan negara. Karena itu, secara visi dan arah besar, semestinya berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun, karena konstelasi politik dan sistem ketatanegaraan saat ini belum memungkinkan, maka sebagai langkah awal, pemimpin-pemimpin strategis di sektor ini hendaknya berasal dari kalangan militer , khususnya TNI yang memiliki pemahaman dan dedikasi terhadap pertahanan sumber daya nasional.
Energi dan Infrastruktur Vital menjadi Target Agresor
Jika kita mencermati peta konflik global, sebagian besar intervensi militer ataupun sabotase intelijen internasional menargetkan objek-objek vital seperti kilang minyak, jaringan listrik, pipa gas, pelabuhan strategis, dan bandara utama. Semuanya terkait energi dan logistik—urat nadi sebuah negara. Tanpa pasokan energi yang stabil, seluruh sistem nasional bisa lumpuh: rumah sakit, militer, logistik pangan, hingga sistem komunikasi.
Baca juga: Transisi Energi Bukan Sekadar Target Angka, Tapi Tanggung Jawab Fiskal dan Visi Nasional
Beberapa contoh nyata dari hal tersebut yakni, Ukraina diserang Rusia bukan hanya karena faktor politik, tapi juga karena kendali atas jalur pipa dan cadangan energi. Selanjutnya ada Iran dan Israel yang saling mengincar infrastruktur nuklir dan kilang minyak. Kemudian juga India dan Pakistan yang memperkuat basis energi di perbatasan sebagai bagian dari skema pertahanan mereka.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang rawan gangguan maritim dan terletak di jalur strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, tidak boleh menunda integrasi kebijakan energi ke dalam sistem pertahanan nasional.
Sektor Lain juga Wajib Masuk Perisai Pertahanan
Selain energi, pangan, kesehatan, pelabuhan, bandara, dan pendidikan juga merupakan sektor yang tidak kalah penting. Di masa depan, perang tidak lagi hanya dengan senjata, tapi juga dengan kelangkaan makanan, gangguan sistem kesehatan, sabotase pendidikan, dan penutupan logistik internasional. Oleh karena itu, sektor-sektor ini juga perlu dilindungi dengan strategi pertahanan yang jelas.
Idealnya, sektor-sektor tersebut memang berada dalam koordinasi lintas kementerian yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan sebagai “central shield of sovereignty”. Namun, kita juga menyadari bahwa struktur pemerintahan kita saat ini masih sektoral dan sensitif terhadap isu militerisasi birokrasi.
Maka, transisi strategi dapat dilakukan dengan menempatkan figur militer aktif yang memiliki wawasan manajemen dan geopolitik untuk memimpin sektor-sektor vital ini, khususnya di BUMN energi dan logistik. Tujuannya bukan untuk membajak sipil, tapi justru untuk menjamin perlindungan dan netralitas aset-aset strategis negara dari gangguan politik, kepentingan pribadi, dan intervensi asing.
Daulat Energi dan Kedaulatan Energi Nasional
Daulat Energy mendorong adanya reformulasi UU dan regulasi turunan yang menempatkan energi sebagai aset strategis pertahanan nasional. Perlu dibentuk satuan koordinatif antar lembaga semacam “Komando Kedaulatan Energi” yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, BUMN, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian ESDM, untuk merancang skema pengamanan strategis terhadap objek vital energi.
Indonesia terlalu besar dan terlalu penting untuk gagal menjaga kedaulatannya. Sektor energi adalah titik paling rawan dan sekaligus terpenting. Jika lumpuh, negara pun bisa jatuh tanpa satu peluru pun ditembakkan.
