Oleh : Ridwan Hanafi, Direktur Eksekutif Daulat Energy
Energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah fondasi kedaulatan. Ketika pasokannya bergantung pada pihak luar, maka kemandirian bangsa pun menjadi taruhannya
Nusawarta.id, Opini – Memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengingatkan kita pada satu hal mendasar: rapuhnya ketahanan energi nasional. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz bukan sekadar isu regional, melainkan potensi krisis global.
Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi jalur ini setiap hari. Gangguan sekecil apa pun akan berdampak langsung pada lonjakan harga minyak dan terganggunya rantai pasok energi dunia.
Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar risiko, tetapi ancaman nyata. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM, kita berada pada posisi yang rentan terhadap gejolak eksternal. Setiap kenaikan harga minyak dunia hampir pasti berujung pada tekanan terhadap APBN, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Di sinilah persoalan mendasarnya: selama bertahun-tahun, Indonesia cenderung memilih jalan pintas dengan mengandalkan impor, alih-alih membangun kemandirian energi. Ketika situasi global stabil, pilihan ini mungkin terasa efisien.
Namun dalam kondisi krisis, ketergantungan tersebut berubah menjadi beban strategis. Sementara, produksi minyak nasional atau lifting terus mengalami penurunan. Dari lebih dari satu juta barel per hari pada masa lalu, kini hanya berkisar di angka 600 ribu barel per hari. Sementara itu, konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan transportasi. Kesenjangan ini menciptakan defisit energi yang semakin dalam dan berkelanjutan.
Baca juga: Transisi Energi Bukan Sekadar Target Angka, Tapi Tanggung Jawab Fiskal dan Visi Nasional
Karena itu, peningkatan lifting minyak tidak bisa lagi dipandang semata sebagai target ekonomi. Ini adalah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Tanpa kemandirian energi, Indonesia akan terus berada dalam posisi reaktif terhadap dinamika geopolitik global.
Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih berani dan terukur. Pertama, menetapkan kebijakan darurat energi strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. Dalam situasi luar biasa, pendekatan biasa tidak lagi memadai.
Kedua, mengoptimalkan kembali lapangan minyak tua melalui penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) secara masif. Potensi peningkatan produksi dari metode ini tidak kecil, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ketiga, mempercepat pembukaan wilayah kerja baru dengan disertai reformasi fiskal yang lebih menarik bagi investor. Selama ini, kompleksitas perizinan dan ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama masuknya investasi di sektor hulu migas.
Keempat, memperkuat peran Pertamina Hulu Energi sebagai tulang punggung produksi nasional. Dukungan kebijakan, pendanaan, dan konsolidasi aset menjadi kunci agar BUMN ini mampu meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan.
Baca juga: WFH Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM hingga 10 Persen di Tengah Ketidakpastian Energi Global
Kelima, mulai menempatkan energi sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Di banyak negara, energi telah menjadi instrumen strategis yang terintegrasi dengan kebijakan keamanan. Indonesia tidak bisa lagi memisahkan keduanya.
Krisis di Timur Tengah seharusnya menjadi peringatan keras. Ketahanan energi tidak bisa dibangun secara instan, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian politik. Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kali kurang adalah ketegasan dalam eksekusi.
Sudah saatnya pemerintah menjadikan peningkatan produksi migas sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Tanpa langkah tersebut, ketergantungan terhadap impor akan terus berlanjut, dan setiap krisis global akan selalu menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah.
Energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah fondasi kedaulatan. Ketika pasokannya bergantung pada pihak luar, maka kemandirian bangsa pun menjadi taruhannya.
