Nusawarta.id, Batulicin – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan setempat guna membahas kualitas serta kemajuan sektor pendidikan di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Bersujud. Rapat tersebut dilaksanakan di Batulicin, Selasa, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan perencanaan DPRD terhadap kebijakan pendidikan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui secara rinci program kerja yang telah dan akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, khususnya untuk periode tahun 2026. Menurutnya, DPRD perlu memastikan bahwa berbagai persoalan pendidikan yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat ditangani dengan baik dan tidak terulang.
“Pada periode 2025 terdapat sejumlah permasalahan, seperti adanya bangunan sekolah yang terbakar, gaji guru yang belum terbayarkan, serta masih ditemukannya ruang kelas di beberapa sekolah yang belum memiliki meja dan kursi belajar,” ujar Bobi Rahman.
Ia menegaskan, melalui rapat ini DPRD ingin mengetahui langkah konkret dan upaya strategis yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi sejumlah gedung pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP, yang dinilai belum memadai. Oleh karena itu, Komisi I meminta kejelasan terkait jumlah gedung sekolah yang akan direhabilitasi serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun anggaran berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Fendi, menjelaskan bahwa beberapa permasalahan telah ditangani. Ia menyebutkan, kekurangan meja dan kursi belajar di SDN Pondok Butun, Kecamatan Batulicin, telah dipenuhi dan diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Sementara itu, untuk gedung SDN Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu yang sebelumnya mengalami kebakaran, saat ini telah dilakukan pembangunan gedung baru yang dimulai sejak akhir tahun 2025. “Pada tahun ini Dinas Pendidikan juga merencanakan penambahan ruang kelas baru guna menunjang proses belajar mengajar,” katanya.
Baca Juga : Ketua Fraksi PDIP Tanah Bumbu Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Terkait tenaga pengajar yang belum menerima gaji, Fendi menjelaskan bahwa kemungkinan besar guru tersebut mengajar di sekolah swasta. Ia menuturkan, sistem penggajian guru swasta dititipkan melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Dinas Pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.
