Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada operator data desa di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).
Dalam kegiatan yang digelar di Gelanggang Guru Muda itu, Gus Ipul menyebut data yang akurat menjadi kunci keberhasilan kebijakan sosial pemerintah. Ia menekankan bahwa pembenahan sistem pendataan merupakan tanggung jawab bersama lintas level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.
“Ini adalah pekerjaan rumah bersama yang harus kita selesaikan secara kolaboratif,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menyoroti masih adanya kelompok masyarakat yang belum terjangkau dalam sistem pendataan resmi. Fenomena tersebut dikenal sebagai “invisible people”, yakni warga yang hidup dalam kondisi rentan namun belum tercatat dalam basis data pemerintah. Gus Ipul mencontohkan kasus seorang siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya luput dari pendataan meski berada dalam kondisi membutuhkan.
Baca Juga : KPK Periksa Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024
Menurutnya, perbaikan sistem sosial harus diawali dari validitas data. Saat ini pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan data sosial nasional, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang pengelolaannya berada di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik.
Dalam implementasinya, DTSEN menggunakan pendekatan desil, yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10. Gus Ipul menjelaskan bahwa klasifikasi desil dapat berbeda di setiap wilayah, baik kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga membutuhkan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPS.
“Penentuan desil di tiap wilayah sangat bergantung pada kondisi lokal. Karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan peran strategis operator data desa sebagai ujung tombak dalam proses pendataan. Ia menjelaskan bahwa proses dimulai dari tingkat RT/RW, kemudian diverifikasi di tingkat desa sebelum diinput ke sistem oleh operator.
“Sehebat apa pun perangkat desa, tetap sangat bergantung pada ketelitian operator data. Jika terjadi kekeliruan, maka dampaknya bisa luas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkala. Akurasi data, lanjutnya, akan memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau datanya akurat, bantuan sosial akan tepat sasaran, dan keluarga penerima bisa meningkat taraf hidupnya,” ujarnya.
Usai kegiatan sosialisasi, Gus Ipul bersama Bupati Majalengka Eman Suherman meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 34 Majalengka. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi perkembangan para siswa yang dinilai mengalami peningkatan signifikan dalam hal kedisiplinan dan kepercayaan diri.
Baca Juga : PKB Nilai Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Tekan Korupsi
Program Sekolah Rakyat disebut menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriadi, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dengan penguatan sistem data yang terintegrasi dan program pendidikan berbasis inklusi, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
