Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menghidupkan kembali program konversi penggunaan LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Menurutnya, gagasan tersebut telah didorong DPR sejak periode 2019–2024 sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Eddy mengungkapkan, saat menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI pada periode sebelumnya, pihaknya telah menggagas dua alternatif untuk mengurangi penggunaan LPG bersubsidi di sektor rumah tangga. Opsi pertama adalah memperluas jaringan gas rumah tangga, sedangkan opsi kedua melalui substitusi LPG 3 kg dengan kompor listrik.
“Sejak kami pimpinan di Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, kami sudah mendorong adanya substitusi dari pemanfaatan LPG 3 kg ke kompor listrik. Alternatifnya dua saat itu, yaitu memperluas jaringan gas agar gas alam masuk ke dalam rumah tangga atau melakukan substitusi dari LPG 3 kg dengan kompor listrik,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai program tersebut layak diterapkan karena secara ekonomi dinilai lebih efisien dibandingkan biaya impor LPG yang terus membebani negara. Berdasarkan perhitungan yang pernah dilakukan DPR, masyarakat yang berhak menggunakan LPG 3 kg akan memperoleh berbagai fasilitas secara gratis, mulai dari kompor listrik, peralatan memasak, hingga pemasangan listrik dengan daya yang sesuai kebutuhan.
Baca Juga : Pupuk Subsidi Lancar, Zulhas: Produksi Pertanian Aceh Meningkat
“Kompornya diberikan gratis, alat pemasaknya ada dua unit diberikan gratis, dan pemasangan listrik khusus untuk tegangan yang dibutuhkan kompor listrik juga dipasang gratis. Itu masih lebih murah daripada kita mengimpor LPG,” ujarnya
Karena itu, Komisi XII DPR mendukung langkah pemerintah untuk melanjutkan program yang sempat dirancang pada periode DPR sebelumnya. Menurut Eddy, transisi energi di sektor rumah tangga perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi domestik.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus memperluas bauran energi nasional. Selain kompor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan energi alternatif lainnya seperti compressed natural gas (CNG).
“Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG impor. Kita mencari bauran energi lain yang bisa didorong ke depan,” kata Bahlil.
Ia juga meminta dukungan anggota Komisi XII DPR untuk membantu memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan program kompor listrik agar implementasinya dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Baca Juga : PDIP Nilai Tuntutan Mahasiswa Realistis, Bantah Aksi Ditunggangi
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM turut mengajukan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk pengadaan motor listrik yang akan dikoordinasikan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Sementara itu, anggaran Rp100 miliar diusulkan untuk Badan Geologi guna mendukung eksplorasi cadangan minyak nasional melalui pembangunan kapal survei baru.
Program konversi LPG ke kompor listrik sendiri pernah digagas pada era pemerintahan Joko Widodo. Namun, pada September 2022, [PT PLN (Persero)](https://www.pln.co.id?utm_source=chatgpt.com) memutuskan membatalkan pelaksanaannya dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kini, program tersebut kembali mencuat sebagai salah satu opsi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan pada impor LPG.
